“Pancasila dijadikan sebagai dasar dan ideologi, sebagai fondasi dalam menentukan arah dan kebijakan bangsa, sebagai pedoman bagaimana kita bergerak dan bagaimana kita hidup di Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, akademisi Mulyadi membawa pembahasan pada satu hal yang lebih mendasar, yakni siapa sebenarnya yang memiliki negara.

Menurut Mulyadi, Indonesia bukan ruang eksklusif bagi pejabat, aparatur negara, maupun lembaga tertentu. Setiap warga memiliki kedudukan dan ruang untuk berkontribusi sesuai dengan peran masing-masing.

BACA JUGA:Gawat! 20 Siswa di Tlanakan Pamekasan Keracunan setelah Konsumsi Makan Gizi Gratis

“Negara ini tidak hanya miliknya pejabat, negara ini tidak hanya miliknya ASN, guru, siapa pun namanya. Tidak hanya miliknya anggota legislatif, tidak hanya miliknya mereka yang duduk di yudikatif. Negara ini milik kita bersama,” tegas Mulyadi.

Ia kemudian mengajak peserta tidak memandang kontribusi terhadap negara hanya dari jabatan yang dianggap bergengsi. Setiap profesi, menurutnya, memiliki fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat.

ADVERTISEMENT

Dalam diskusi tersebut, peserta diajak membicarakan cita-cita dan profesi yang ingin mereka tekuni. Mulyadi mencontohkan profesi petani yang sering kali dipandang sederhana, padahal memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

BACA JUGA:Konferensi Pers, Polri Ungkap 959 Tersangka Pasca Kerusuhan, 295 Diantaranya Anak-anak

“Kalau tidak ada petani, kita mau makan dari mana? Apa presiden hari ini kalau tidak ada yang mau bertani? Jadi semuanya sama,” ujarnya.

Mulyadi juga menghubungkan peran anak muda saat ini dengan semangat Sumpah Pemuda 1928. Kala itu, pemuda dari berbagai latar belakang mampu menempatkan identitas kebangsaan sebagai titik temu tanpa harus menghapus identitas masing-masing.