MADURA SATU | SUMENEP - Generasi muda tidak cukup hanya menjadi penonton dalam perjalanan bangsa. Mereka justru memiliki ruang besar untuk menentukan bagaimana Indonesia menghadapi perubahan zaman. Pesan itu mengemuka dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Madura), MH Said Abdullah, di Kabupaten Sumenep, Senin (28/9/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Arya Wiraraja, Hotel de Baghraf, Sumenep, tersebut mempertemukan kalangan pemuda dan mahasiswa. Dua tenaga ahli MH Said Abdullah, Moh. Fauzi dan Slamet Hidayat, turut hadir mendampingi kegiatan. Forum tersebut tidak berhenti pada penyampaian materi. Peserta juga diajak berdiskusi mengenai posisi generasi muda, kebebasan berpendapat, keberagaman hingga tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi. Narasumber Ainul Yaqin mengingatkan bahwa generasi muda merupakan kelompok yang akan meneruskan perjalanan bangsa. Karena itu, persiapan mereka tidak cukup hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan. “Kita adalah masa depan bangsa. Masa depan bangsa itu harus dipersiapkan semaksimal mungkin,” kata Ainul, Senin (28/9). Ia mengatakan, perjuangan membangun Indonesia tidak selesai ketika para pendiri bangsa berhasil meletakkan dasar negara. Tanggung jawab tersebut kini berlanjut kepada generasi berikutnya. Empat Pilar Kebangsaan yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, menurut Ainul, tidak dapat dipahami secara terpisah. Keempatnya memiliki keterkaitan dalam membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara. “Empat pilar yang menopang kebangsaan kita ini tidak boleh ada yang runtuh satu pun. Empat pilar ini harus sama-sama kokoh,” ujarnya. Ainul mengibaratkan empat pilar tersebut seperti penyangga sebuah rumah. Ketika salah satu penopang melemah, kekuatan bangunan secara keseluruhan ikut terpengaruh. Karena itu, ia menilai pemahaman mengenai kebangsaan tidak seharusnya berhenti di ruang diskusi. Nilai-nilai tersebut perlu diterjemahkan ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Persoalan generasi muda saat ini, lanjut Ainul, juga semakin kompleks. Kemajuan teknologi membuka ruang yang luas, tetapi pada saat bersamaan menghadirkan persoalan seperti misinformasi, intoleransi, lemahnya penghayatan keagamaan, kurangnya perhatian terhadap kepentingan daerah hingga fanatisme kedaerahan. “Di era digitalisasi, banyak tantangan-tantangan baru yang harus kita respons semaksimal mungkin sebagai generasi muda,” katanya. Menurut dia, perubahan juga datang dari luar melalui arus globalisasi. Pertukaran budaya, kompetisi antarnegara serta berbagai pengaruh eksternal terhadap kebijakan nasional menjadi bagian dari dinamika yang harus dihadapi. Dalam situasi tersebut, Empat Pilar Kebangsaan dinilai dapat menjadi pijakan agar generasi muda tidak kehilangan arah ketika berhadapan dengan perubahan. Ainul juga menempatkan Pancasila sebagai fondasi dalam menentukan arah kehidupan bernegara. Menurutnya, dasar negara tersebut lahir melalui proses pemikiran dan pembahasan panjang para pendiri bangsa. “Pancasila dijadikan sebagai dasar dan ideologi, sebagai fondasi dalam menentukan arah dan kebijakan bangsa, sebagai pedoman bagaimana kita bergerak dan bagaimana kita hidup di Indonesia,” jelasnya. Sementara itu, akademisi Mulyadi membawa pembahasan pada satu hal yang lebih mendasar: siapa sebenarnya yang memiliki negara. Menurutnya, Indonesia bukan ruang eksklusif bagi pejabat, aparatur negara maupun lembaga tertentu. Setiap warga mempunyai kedudukan dan ruang untuk berkontribusi. “Negara ini tidak hanya miliknya pejabat, negara ini tidak hanya miliknya ASN, guru, siapa pun namanya. Tidak hanya miliknya anggota legislatif, tidak hanya miliknya mereka yang duduk di yudikatif. Negara ini milik kita bersama,” tegas Mulyadi. Ia kemudian mengajak peserta tidak memandang kontribusi terhadap negara hanya dari jabatan yang dianggap bergengsi. Setiap profesi, menurutnya, memiliki fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat. Dalam diskusi, peserta diajak membicarakan cita-cita dan profesi yang ingin mereka tekuni. Mulyadi mencontohkan profesi petani yang sering kali dipandang sederhana, padahal memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. “Kalau tidak ada petani, kita mau makan dari mana? Apa presiden hari ini kalau tidak ada yang mau bertani? Jadi semuanya sama,” ujarnya. Mulyadi juga menghubungkan peran anak muda saat ini dengan semangat Sumpah Pemuda 1928. Kala itu, pemuda dari berbagai latar belakang mampu menempatkan identitas kebangsaan sebagai titik temu tanpa harus menghapus identitas masing-masing. Semangat serupa, menurutnya, tetap relevan ketika generasi muda menghadapi ruang publik yang semakin terbuka, termasuk dalam menyampaikan pendapat. Konstitusi memberikan ruang bagi warga untuk berkumpul, berserikat, berkomunikasi dan menyampaikan pikiran. Namun, kebebasan tersebut tidak berarti seseorang dapat berbicara tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. “Kalian berhak ngomong, tapi jangan asal ngomong,” katanya. Mulyadi mengingatkan bahwa kebebasan tetap berjalan bersama tanggung jawab. Hak seseorang untuk menyampaikan pendapat juga harus ditempatkan dalam kerangka hukum dan penghormatan terhadap hak orang lain. Ia kemudian menjelaskan hubungan empat unsur kebangsaan tersebut. Pancasila menjadi pijakan nilai, UUD 1945 menjadi dasar konstitusional, NKRI menjadi ruang bersama, sementara Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip dalam menghadapi keberagaman. Menurut Mulyadi, perbedaan identitas tidak semestinya menjadi alasan untuk saling menjauh. Semangat persatuan justru terletak pada kemampuan membangun kebersamaan tanpa memaksa orang lain meninggalkan identitasnya. “Tidak ada yang bilang, saya melukai identitas Anda. Tidak ada. Tapi kemudian mengedepankan kebersamaan,” katanya. Ia menilai dialog menjadi salah satu cara untuk mempertemukan perbedaan pandangan sebelum berkembang menjadi konflik antarkelompok. “Forum-forum seperti ini luar biasa. Jadi ini untuk meminimalisir konflik antarkelompok,” ujarnya. Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi. Pemuda dan mahasiswa yang hadir mendapat kesempatan menyampaikan pertanyaan maupun pandangan mengenai persoalan kebangsaan, perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Melalui forum tersebut, pesan yang dibawa tidak semata soal menghafal empat pilar. Generasi muda didorong memahami bagaimana nilai kebangsaan diterapkan ketika mereka menggunakan kebebasan, memilih sikap di tengah perbedaan, sekaligus mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat. Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan itu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan MH Said Abdullah di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dalam memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai kebangsaan dan peran mereka dalam kehidupan bernegara. (*)