MADURA SATU | Pamekasan - Ribuan warga yang tergabung dalam Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Bupati Pamekasan, Selasa (10/2/2026).

Aksi damai tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi petani tembakau dan buruh pabrik rokok lokal terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada industri kecil, serta aktivitas sejumlah oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dianggap meresahkan.

Para demonstran diterima langsung oleh Bupati Pamekasan, Wakil Bupati, Kapolres Pamekasan, serta perwakilan dari Bea Cukai Madura.

Dalam orasinya, salah satu juru bicara aksi, Imam Turmudzi menegaskan bahwa FPBM hadir sebagai representasi petani tembakau, buruh pabrik, serta pelaku ekonomi rakyat Madura.

“Kami meminta kepada pemerintah, terutama Polres Pamekasan, untuk menertibkan oknum LSM yang tidak memiliki payung hukum jelas dan sering meresahkan masyarakat,” teriak Imam di hadapan massa.

ADVERTISEMENT

Selain persoalan LSM, massa aksi juga menyoroti tingginya tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang dinilai semakin memberatkan pabrikan rokok skala kecil.

“Beban biaya yang terus melonjak membuat pabrikan kecil kesulitan bersaing. Kenaikan tarif cukai yang signifikan ini seperti lonceng kematian bagi industri hasil tembakau lokal Madura,” tegasnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto menyatakan pihaknya siap menindak tegas oknum LSM yang terbukti meresahkan masyarakat.

“Kami akan bertindak tegas terhadap oknum yang meresahkan. Silakan laporkan jika ada bukti. Namun kami juga akan menindak tegas perusahaan atau produk yang melanggar aturan hukum,” ujar Kapolres.

Sementara itu, Bupati Pamekasan Kholilurrahman menyambut baik aspirasi yang disampaikan para buruh dan petani tembakau. Ia berjanji akan memperjuangkan kepentingan mereka agar tetap mendapatkan perhatian pemerintah.

ADVERTISEMENT

“Angka kemiskinan di Pamekasan terus menurun, salah satunya berkat keberadaan industri rokok dan tembakau. Kami ingin sektor ini terus berkembang dan tetap berpihak kepada buruh serta pengusaha lokal,” ungkap Bupati.

Perwakilan Bea Cukai Madura juga memberikan tanggapan terkait keluhan massa aksi. Menurutnya, persoalan tingginya tarif cukai telah disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Aspirasi terkait tingginya tarif cukai sudah kami teruskan ke pusat. Kami mohon masyarakat bersabar menunggu kebijakan lebih lanjut,” jelasnya.

Dalam aksi tersebut, FPBM menyampaikan delapan tuntutan utama, antara lain:

    ADVERTISEMENT

  1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Pamekasan menertibkan LSM/ormas tanpa legal standing melalui pendataan dan verifikasi resmi.
  2. Meminta Polres Pamekasan meminimalisir aksi demonstrasi tanpa izin dan memperketat verifikasi legalitas organisasi pengaju aksi.
  3. Meminta Bea Cukai Madura memperkuat pembinaan terhadap UMKM tembakau dan industri kecil agar kebijakan cukai lebih berpihak pada ekonomi rakyat.
  4. Mendesak Bea Cukai menjadi penghubung kepentingan industri hasil tembakau Madura dengan pemerintah pusat.
  5. Meminta kemudahan perizinan usaha bagi pelaku industri tembakau kecil agar tidak terjerat persoalan hukum.
  6. ADVERTISEMENT

  7. Meminta solusi konkret terhadap mahalnya harga cukai bagi industri rokok skala kecil yang bersifat padat karya.
  8. Mengajak LSM, ormas, dan media untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Madura yang berkeadilan.
  9. Meminta aparat penegak hukum dan Bea Cukai mengutamakan pembinaan sebelum melakukan penindakan terhadap pelaku industri tembakau.

FPBM menilai tingginya tarif CHT berdampak langsung pada menurunnya serapan tembakau lokal oleh pabrikan besar, sehingga harga beli tembakau di tingkat petani ikut anjlok.

ADVERTISEMENT

FPBM menilai tingginya tarif CHT berdampak langsung pada menurunnya serapan tembakau lokal oleh pabrikan besar, sehingga harga beli tembakau di tingkat petani ikut anjlok.