MADURA SATU | SUMENEP - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur XI Madura, Hj. Ansari, mengajak kader Korps PMII Putri (KOPRI) menjadikan proses kaderisasi sebagai fondasi untuk melahirkan gerakan nyata dalam melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk eksploitasi.

Ajakan tersebut disampaikan saat Hj. Ansari menjadi keynote speaker dalam kegiatan Sekolah Kader KOPRI (SKK) V KOPRI PC PMII Sumenep yang mengusung tema, “Dari Kesadaran Menuju Pergerakan: Melawan Eksploitasi Perempuan di Era Dehumanisme Keadilan Gender.” Kamis, (6/8/2026).

Dalam sambutannya, Hj. Ansari mengaku merasa seperti kembali ke rumah saat berada di tengah keluarga besar PMII. Ia mengenang masa-masa kaderisasinya ketika masih menjadi mahasiswa di STAIN Pamekasan hingga aktif di berbagai jenjang kepengurusan PMII.

BACA JUGA:Safari Jurnalistik AMP Dimulai dari Universitas Annuqayah Guluk-guluk, Perkuat Tradisi Literasi Kampus

Menurutnya, organisasi PMII telah membentuk cara berpikir, cara bergerak, dan cara mengabdi kepada masyarakat.

Ia menilai tema yang diangkat dalam SKK V sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kesadaran terhadap persoalan perempuan, kata dia, tidak boleh berhenti pada tataran pemahaman, melainkan harus diwujudkan dalam gerakan nyata melalui proses kaderisasi yang berkelanjutan.

ADVERTISEMENT

"Kesadaran saja tidak cukup. Kesadaran harus melahirkan pergerakan. Dan pergerakan tidak akan pernah lahir tanpa proses kaderisasi," tegas Hj. Ansari.

BACA JUGA:Aktivis Desak Aparat Berantas Rokok Ilegal Surya Jaya yang Diproduksi Haji Y di Larangan Pamekasan

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, Sekolah Kader KOPRI bukan sekadar tempat mencetak pengurus organisasi, melainkan ruang untuk membentuk karakter pemimpin perempuan yang memiliki integritas, kapasitas, dan kepedulian terhadap masyarakat.

Menurutnya, perempuan Indonesia saat ini memiliki peluang yang semakin besar untuk berkontribusi dalam pembangunan. Namun, berbagai persoalan seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, perkawinan usia dini, hingga eksploitasi di era digital masih menjadi tantangan serius yang harus dihadapi bersama.