MADURA SATU | SURABAYA - Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), Surabaya, Rabu (9/9/2026).

Dalam aksi tersebut, Jaka Jatim membawa sejumlah dugaan persoalan pengelolaan APBD Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2025 dan 2026.

Selain berunjuk rasa, Jaka Jatim juga menyampaikan laporan dugaan penyalahgunaan APBD Pamekasan kepada Kejati Jatim melalui surat bernomor 35/JAKA-JATIM/LP.Dumas/SBY/IX/2026.

BACA JUGA:Kasus Kekerasan Kurir di Pamekasan, Pelaku Divonis 1 Tahun 2 Bulan

Koordinator Jaka Jatim, Kasih Musfiq, mengatakan laporan tersebut berangkat dari hasil investigasi pihaknya terhadap dokumen APBD dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Menurutnya, APBD Pamekasan tahun 2025 dianggarkan sekitar Rp2,19 triliun dengan realisasi Rp2,03 triliun atau sekitar 92,75 persen.

ADVERTISEMENT

Namun, Jaka Jatim mengklaim menemukan kejanggalan pada sejumlah pos belanja, khususnya Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, serta Belanja Modal dengan nilai sekitar Rp85,2 miliar.

BACA JUGA:Dugaan Potongan Dana PKH di Tlanakan, Kejari Pamekasan Telusuri Praktik Biaya Administrasi

"Kami menemukan adanya dugaan kejanggalan dalam penggunaan anggaran sekitar Rp85,2 miliar. Kami menduga anggaran tersebut tidak digunakan sesuai dengan ketentuan dan perlu diperiksa lebih mendalam oleh aparat penegak hukum," kata Musfiq.

Jaka Jatim bahkan menduga sebagian anggaran tersebut berkaitan dengan program yang tidak jelas realisasinya atau hanya didukung dokumen pertanggungjawaban. Dugaan itu kemudian mereka sebut sebagai "anggaran siluman".