MADURA SATU | SAMPANG – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Madura, Hj. Ansari, mengapresiasi langkah cepat dan tegas Polres Sampang dalam mengungkap kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang melibatkan sejumlah tersangka.

Menurutnya, keberhasilan aparat kepolisian mengungkap perkara tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus menghadirkan rasa keadilan bagi korban, khususnya masyarakat di wilayah Madura.

Meski demikian, Hj. Ansari menilai kasus tersebut menjadi peringatan serius bahwa tindak kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Ia menegaskan, upaya pencegahan dan penanganan harus dilakukan secara menyeluruh serta berkelanjutan.

BACA JUGA:Gara-Gara Sound System, Menantu Tiri di Sampang Bacok Mertua hingga Tewas

"Saya mengapresiasi langkah cepat dan tegas Polres Sampang dalam mengungkap kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang melibatkan sejumlah tersangka. Ini merupakan bagian penting dari kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi korban, khususnya di wilayah Madura," ujarnya.

Ia menyebut, secara nasional kasus kekerasan terhadap anak masih menunjukkan tren yang memprihatinkan. Sementara di Madura, meningkatnya kasus dalam beberapa tahun terakhir menjadi sinyal bahwa persoalan tersebut sudah berada pada kondisi yang membutuhkan penanganan lebih serius.

ADVERTISEMENT

Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Hj. Ansari menegaskan proses penanganan perkara tidak boleh berhenti hanya pada pengungkapan awal atau penetapan tersangka.

BACA JUGA:Remaja 15 Tahun di Sampang Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual, Polisi Tetapkan 27 Tersangka

"Penanganannya tidak boleh terputus. Harus dikawal sampai tuntas sehingga para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan menimbulkan efek jera," tegasnya.

Selain penegakan hukum, Hj. Ansari menilai negara juga memiliki kewajiban memastikan setiap korban memperoleh perlindungan secara menyeluruh. Bentuk perlindungan tersebut meliputi pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, hingga jaminan keberlanjutan pendidikan bagi korban.