MADURA SATU | PAMEKASAN - Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Lingkar Melati Bersatu (LMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wakil Bupati Pamekasan pada Rabu (17/6/2026).

Massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan.

Aksi tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Pamekasan, Sukriyanto, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas MBG Kabupaten Pamekasan. Turut hadir perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan (Dinkes), sementara massa menyoroti ketidakhadiran Koordinator Wilayah MBG Pamekasan.

BACA JUGA:Viral Aksi Bullying di SMP 2 Pademawu Pamekasan

Dalam orasinya, aktivis LMB, Sujai, menyampaikan bahwa pihaknya menolak operasional sejumlah dapur MBG yang diduga belum memenuhi standar bangunan maupun persyaratan administrasi yang berlaku.

"Kami menilai masih ada dapur MBG yang berdiri di lahan produktif atau kawasan hijau, bahkan memanfaatkan bangunan yang tidak diperuntukkan sebagai dapur program tersebut," ujar Sujai di hadapan peserta aksi.

ADVERTISEMENT

Selain persoalan lokasi, LMB juga menyoroti dugaan belum lengkapnya dokumen perizinan, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan izin bangunan yang menjadi syarat pendukung operasional dapur MBG.

BACA JUGA:Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya Tlanakan Pamekasan, Pengendara Motor Tewas Usai Tabrakan dengan Mobil XL7

"Kami mengecam segala bentuk pembiaran terhadap penyajian makanan yang tidak layak konsumsi, dugaan pengurangan anggaran yang berdampak pada kualitas menu, hingga praktik yang merugikan penerima manfaat program," tegas Sujai.

Menurut LMB, Program Makan Bergizi Gratis seharusnya mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Mereka mendorong agar petani, peternak, dan pelaku UMKM di Pamekasan dilibatkan sebagai pemasok bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG.

Tak hanya itu, massa aksi juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan jual beli titik lokasi dapur MBG, dugaan penyimpangan dalam penerbitan SLHS, hingga dugaan praktik percaloan sertifikasi juru masak yang disebut menjadi salah satu syarat operasional dapur.

BACA JUGA:Meradang! Proyek Jalan Raya PUPR Pamekasan yang Diduga Serobot Tanah Warga Dilaporkan ke Polisi

"Kami akan mengklasifikasi seluruh persoalan yang ada. Jika ditemukan dugaan tindak pidana, akan kami laporkan kepada aparat penegak hukum. Kami juga mengajak Satgas MBG melakukan inspeksi mendadak terhadap dapur-dapur yang dianggap bermasalah," ungkap Sujai.

ADVERTISEMENT

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Satgas MBG Pamekasan, Sukriyanto, meminta masyarakat dan peserta aksi untuk menyampaikan setiap temuan yang disertai bukti agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur.

"Jika ada temuan menu yang tidak layak, silakan difoto dan laporkan kepada kami. Bahkan apabila ada bukti terkait dugaan setoran kepada satgas atau koordinator wilayah, laporkan dan pasti akan kami tindak lanjuti," kata Sukriyanto.

BACA JUGA:Rokok Balveer Change Tersebar Luas di Madura, Bea Cukai Kemana?

Wakil Bupati Pamekasan itu juga menyatakan kesiapannya memenuhi permintaan massa untuk melakukan inspeksi bersama ke sejumlah dapur MBG. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan guna memastikan seluruh dapur beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau sidak hari ini belum bisa dilaksanakan, tetapi saya berjanji pekan depan akan mengajak teman-teman semua turun bersama ke beberapa dapur MBG untuk melakukan sidak," tegas Sukriyanto.

Di akhir aksi, perwakilan LMB menyerahkan data yang mereka miliki terkait dugaan dapur MBG bermasalah kepada Ketua Satgas MBG Kabupaten Pamekasan sebagai bahan tindak lanjut dan evaluasi.(*)

ADVERTISEMENT