Tak hanya itu, massa aksi juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan jual beli titik lokasi dapur MBG, dugaan penyimpangan dalam penerbitan SLHS, hingga dugaan praktik percaloan sertifikasi juru masak yang disebut menjadi salah satu syarat operasional dapur.

"Kami akan mengklasifikasi seluruh persoalan yang ada. Jika ditemukan dugaan tindak pidana, akan kami laporkan kepada aparat penegak hukum. Kami juga mengajak Satgas MBG melakukan inspeksi mendadak terhadap dapur-dapur yang dianggap bermasalah," ungkap Sujai.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Satgas MBG Pamekasan, Sukriyanto, meminta masyarakat dan peserta aksi untuk menyampaikan setiap temuan yang disertai bukti agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur.

BACA JUGA:Usai Geledah PUPR, Kini Kejari Sasar Bagian Pengadaan Pemkab Pamekasan

"Jika ada temuan menu yang tidak layak, silakan difoto dan laporkan kepada kami. Bahkan apabila ada bukti terkait dugaan setoran kepada satgas atau koordinator wilayah, laporkan dan pasti akan kami tindak lanjuti," kata Sukriyanto.

Wakil Bupati Pamekasan itu juga menyatakan kesiapannya memenuhi permintaan massa untuk melakukan inspeksi bersama ke sejumlah dapur MBG. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan guna memastikan seluruh dapur beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.

ADVERTISEMENT

"Kalau sidak hari ini belum bisa dilaksanakan, tetapi saya berjanji pekan depan akan mengajak teman-teman semua turun bersama ke beberapa dapur MBG untuk melakukan sidak," tegas Sukriyanto.

BACA JUGA:Demi Beli Rumah untuk Orang Tua, Dua Bocah Ini Rela Jualan di Arek Lancor

Di akhir aksi, perwakilan LMB menyerahkan data yang mereka miliki terkait dugaan dapur MBG bermasalah kepada Ketua Satgas MBG Kabupaten Pamekasan sebagai bahan tindak lanjut dan evaluasi.(*)