MADURA SATU | PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelontorkan anggaran sebesar Rp392 juta dari APBD untuk pengadaan hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Kebijakan tersebut menjadi perhatian publik karena dilakukan di tengah kondisi defisit dan efisiensi anggaran daerah.

Berdasarkan data pengadaan yang beredar, anggaran tersebut digunakan untuk membeli sembilan ekor sapi dan 60 ekor kambing.

BACA JUGA:Heboh Foto Pocong Diduga Bawa Celurit di Pamekasan, Polisi Beri Penjelasan

Pengadaan sapi tercatat melalui kode RUP 67130971 dengan nilai Rp193 juta, sedangkan pembelian kambing menggunakan kode RUP 67135917 sebesar Rp199 juta.

Total anggaran hampir setengah miliar rupiah itu disebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2026.

ADVERTISEMENT

Pengadaan tersebut dilakukan untuk kebutuhan penyaluran hewan kurban saat Iduladha.

BACA JUGA:Kacau! Bos Rokok Ilegal Platinum Bold Pamekasan Punya Jalan Tikus untuk Kelabui Petugas

Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, Taufikurrachman, membenarkan adanya belanja hewan kurban tersebut. Menurutnya, hewan kurban nantinya akan dibagikan kepada sejumlah penerima di berbagai wilayah.

“Iya, itu untuk dibagikan kepada beberapa penerima saat Hari Raya Iduladha,” ujar Taufikurrachman, Selasa (26/5/2026).

Meski demikian, ia belum menjelaskan secara rinci mengenai daftar penerima maupun mekanisme penyaluran hewan kurban tersebut.

BACA JUGA:Hari Batik Nasional, Hj. Ansari Dorong Pasar Batik Madura Tak Hanya Ramai Saat Seremonial

Ia meminta agar penjelasan teknis lebih lanjut dikonfirmasi kepada bagian kesejahteraan rakyat atau Kesra Pemkab Pamekasan.

ADVERTISEMENT

Penggunaan APBD untuk pengadaan hewan kurban di tengah kondisi defisit anggaran pun menuai kritik dari kalangan aktivis.

Ketua Demokrasi dan Aspirasi Jawa Timur (Dear Jatim), A. Faisol, menilai kebijakan tersebut kurang tepat jika melihat kondisi keuangan daerah saat ini.

BACA JUGA:Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya Tlanakan Pamekasan, Pengendara Motor Tewas Usai Tabrakan dengan Mobil XL7

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan penggunaan anggaran untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pemulihan ekonomi masyarakat.

“Kebijakan seperti ini sangat disayangkan karena daerah sedang mengalami defisit anggaran. Mestinya pemerintah lebih fokus pada program yang berdampak langsung terhadap masyarakat,” katanya.

Faisol juga menilai penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara lebih hati-hati dan transparan agar tidak memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

ADVERTISEMENT

Ia menyebut, setiap kebijakan belanja pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan prioritas masyarakat secara menyeluruh.

“Pemerintah harus lebih bijak menentukan prioritas belanja daerah. Transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran harus benar-benar dijaga agar kepercayaan masyarakat tetap terbangun,” tegas Faisol. (*)