Meski demikian, ia belum menjelaskan secara rinci mengenai daftar penerima maupun mekanisme penyaluran hewan kurban tersebut.

Ia meminta agar penjelasan teknis lebih lanjut dikonfirmasi kepada bagian kesejahteraan rakyat atau Kesra Pemkab Pamekasan.

Penggunaan APBD untuk pengadaan hewan kurban di tengah kondisi defisit anggaran pun menuai kritik dari kalangan aktivis.

BACA JUGA:Tak Sekadar Santunan, YCRS Pamekasan Datangi Rumah Anak Yatim di Waru

Ketua Demokrasi dan Aspirasi Jawa Timur (Dear Jatim), A. Faisol, menilai kebijakan tersebut kurang tepat jika melihat kondisi keuangan daerah saat ini.

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan penggunaan anggaran untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pemulihan ekonomi masyarakat.

ADVERTISEMENT

“Kebijakan seperti ini sangat disayangkan karena daerah sedang mengalami defisit anggaran. Mestinya pemerintah lebih fokus pada program yang berdampak langsung terhadap masyarakat,” katanya.

BACA JUGA:Gawat! Skandal Mafia Ternak Pita Cukai Rokok Guncang Madura, Aktivis Minta Periksa PR Alfian Rabbani

Faisol juga menilai penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara lebih hati-hati dan transparan agar tidak memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Ia menyebut, setiap kebijakan belanja pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan prioritas masyarakat secara menyeluruh.