Ketua Umum Demokrasi dan Aspirasi Rakyat Jawa Timur (Dear Jatim), Faisol, menilai penggunaan anggaran daerah seharusnya mengedepankan kebutuhan yang berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama ketika kondisi fiskal daerah dihadapkan pada tantangan efisiensi dan penghematan belanja.

"Di tengah kondisi defisit anggaran dan tuntutan efisiensi belanja daerah, pengadaan pakaian dinas dan atribut kepala daerah hingga mencapai Rp300 juta patut menjadi perhatian. Pemerintah seharusnya lebih mengutamakan anggaran yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Faisol.

Menurutnya, setiap kebijakan belanja daerah harus disusun berdasarkan prinsip skala prioritas, transparansi, dan akuntabilitas agar pengelolaan APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

BACA JUGA:DPRD Pamekasan Desak Audit Kasus Dugaan Malapraktik Kusuma Hospital

"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Pamekasan dapat menjelaskan secara terbuka urgensi pengadaan tersebut. Di tengah semangat penghematan anggaran, belanja untuk kebutuhan pejabat hendaknya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan kepentingan publik," tegasnya.

Faisol menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan hak kepala daerah untuk memperoleh fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

ADVERTISEMENT

Namun, menurutnya, kebijakan tersebut perlu diselaraskan dengan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA:Pengusaha Muda di Pamekasan Jadi Korban Modus Pengadaan TNI, Rp40 Juta Hilang

"Kami tidak mempersoalkan hak kepala daerah untuk mendapatkan fasilitas sesuai ketentuan, tetapi di tengah kondisi keuangan daerah yang harus berhemat, pemerintah perlu menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Setiap rupiah APBD harus benar-benar digunakan untuk program yang lebih prioritas dan berdampak luas," tutup Faisol.(*)