PAMEKASAN - Dugaan skandal asusila dan penyalahgunaan narkotika yang menyeret seorang anggota DPRD Kabupaten Pamekasan dari Komisi II berinisial SAF terus menuai sorotan publik.

Laporan resmi atas dugaan tersebut kini telah disampaikan kepada pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan Dewan (BKD).

Laporan tersebut disampaikan oleh Abdus Salam Marhaen, Ketua Front Aksi Massa (FAMAS). Ia mengaku telah menyerahkan laporan kepada Ketua DPRD Pamekasan dengan tembusan kepada BKD agar segera dilakukan penyelidikan terhadap SAF.

BACA JUGA:Mahasiswa Bakal Kepung Bea Cukai Jatim, Isu Rokok Ilegal di Pamekasan Makin Panas

“Hari ini saya telah menyampaikan laporan resmi kepada Ketua DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan Dewan. Laporan ini berisi permintaan agar oknum anggota DPRD berinisial SAF segera diselidiki,” ujarnya, Kamis 18 Desember 2025.

Menurutnya, laporan tersebut didasarkan pada dugaan pelanggaran serius yang dilakukan SAF, tidak hanya menyangkut pelanggaran etik sebagai anggota DPRD, tetapi juga menyentuh aspek moral serta adanya indikasi kuat pelanggaran hukum.

ADVERTISEMENT

“Dugaan yang kami laporkan mencakup pelanggaran etika, pelanggaran moral, hingga indikasi keterlibatan dalam aktivitas yang diduga sebagai pesta narkoba,” tegasnya.

BACA JUGA:Pabrik Rokok Fiktif Diduga Jadi Ladang “Ternak Pita Cukai”, Bea Cukai Dituding Tutup Mata

Kasus ini mencuat setelah beredar informasi dugaan perbuatan asusila yang disertai penyalahgunaan narkotika di fasilitas negara, yakni Gudang Bulog di Jalan Raya Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan. Peristiwa tersebut diduga terjadi pada Minggu malam, 7 Desember 2025.

Dalam informasi yang beredar, seorang perempuan berinisial VA, warga asal Malang, disebut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Korban mengaku dipaksa mengonsumsi minuman beralkohol hingga tidak berdaya, lalu didesak menelan pil yang diduga narkotika jenis ekstasi.

Abdus Salam Marhaen menegaskan, Badan Kehormatan Dewan harus menjalankan penyelidikan secara profesional, objektif, dan independen tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

BACA JUGA:Polres Bangkalan Tangkap Bandar Narkoba, Dua Orang Dikabarkan Dipulangkan

“Jika dugaan ini terbukti, DPRD harus mengeluarkan rekomendasi resmi kepada aparat penegak hukum agar kasus dugaan pelanggaran hukum ini diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

Selain itu, ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan langkah tegas demi menjaga marwah lembaga legislatif, salah satunya dengan melakukan tes urine terhadap seluruh anggota DPRD Pamekasan.

“Saya meminta tes urine terhadap seluruh 45 anggota DPRD sebagai langkah awal untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain, sekaligus menjaga integritas DPRD di mata publik,” pungkasnya.

BACA JUGA:PAC PPP Pasean Turun Tangan Bantu Korban Longsor Sana Daja

“Saya meminta tes urine terhadap seluruh 45 anggota DPRD sebagai langkah awal untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain, sekaligus menjaga integritas DPRD di mata publik,” pungkasnya.