Bos PR Ayunda Dihantam Laporan dari Anak Kandung, Kasusnya Terkait Mobil Pajero

SURABAYA - Langkah hukum tak terduga datang dari keluarga pengusaha rokok ternama di Pamekasan. Wahyu Budianto (24), melaporkan ayah kandungnya sendiri, Bambang Budianto (47), yang merupakan pemilik Perusahaan Rokok (PR) Ayunda, ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penggelapan kendaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Didampingi kuasa hukumnya, Dodik Firmansyah, S.H. dan Sukardi, S.H., Wahyu menyerahkan laporan secara resmi ke ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim pada Selasa sore, 21 Oktober 2025.

Usai proses pelaporan, sekitar pukul 18.00 WIB, Wahyu bersama tim kuasa hukumnya keluar dari ruang SPKT sambil membawa tanda bukti laporan Nomor: LP/B/1516/X/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR.

Awal Persoalan: Mobil Pajero Sport

Kuasa hukum pelapor, Dodik Firmansyah, menjelaskan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan satu unit Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4×2 warna hitam metalik tahun 2022, bernomor polisi M 805 AYU, yang terdaftar atas nama Wahyu Budianto.

“Kendaraan itu dibeli oleh klien kami melalui PT Bumen Redja Abadi dengan sistem pembiayaan dari CIMB Niaga Auto Finance. Pembelian dilakukan secara kredit sejak 22 Maret 2022 dengan tenor dua tahun.

Cicilan sebesar Rp23 juta per bulan telah lunas pada 27 September 2025,” terang Dodik.

Menurutnya, meskipun BPKB kendaraan berada di tangan Wahyu, mobil tersebut justru dikuasai oleh terlapor sejak awal pembelian.

“Karena itu, klien kami merasa sangat dirugikan secara materiil maupun emosional,” lanjutnya.

Sukardi menambahkan, pihaknya telah berupaya menempuh jalan kekeluargaan dengan mengirim dua kali surat somasi agar kendaraan dikembalikan, namun tidak mendapat tanggapan.

“Klien kami membutuhkan mobil itu untuk menunjang aktivitas pekerjaan. Kendaraan tersebut tidak pernah dijadikan jaminan utang ataupun dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain,” tegas Sukardi.

Pernyataan Pihak Terlapor

Kuasa hukum Bambang Budianto, Khoirus Shodiqin, S.H., dalam surat tanggapan tertanggal 6 Oktober 2025, membantah seluruh tuduhan penggelapan yang ditujukan kepada kliennya.

Menurut Khoirus, kendaraan tersebut merupakan milik sah kliennya secara hukum perdata maupun pembiayaan.

“Tuduhan itu tidak berdasar. Klien kami tetap memiliki hak atas kendaraan tersebut hingga seluruh kewajiban kredit diselesaikan dan BPKB diserahkan oleh pihak leasing. Tuduhan demikian justru dapat mengarah pada unsur fitnah atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 dan 311 KUHP,” ujarnya.

Khoirus menjelaskan, mobil itu memang digunakan oleh pihak keluarga dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPerdata mengenai hak penguasaan atas dasar kepemilikan atau hak lain yang sah.

Ia menambahkan, pembelian mobil dilakukan melalui sistem kredit pada 2022 dan hingga kini masih dalam masa pembayaran, sehingga BPKB masih berada di pihak leasing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

“Seluruh pembayaran, baik uang muka maupun cicilan, dilakukan dengan dana pribadi klien kami. Nama Wahyu yang tercantum di STNK hanya bersifat administratif, bukan sebagai bukti kepemilikan.

Tidak ada unsur melawan hukum dalam penguasaan kendaraan ini,” tegas Khoirus.

Tidak ada unsur melawan hukum dalam penguasaan kendaraan ini,” tegas Khoirus.