Menurutnya, meskipun BPKB kendaraan berada di tangan Wahyu, mobil tersebut justru dikuasai oleh terlapor sejak awal pembelian.

“Karena itu, klien kami merasa sangat dirugikan secara materiil maupun emosional,” lanjutnya.

Sukardi menambahkan, pihaknya telah berupaya menempuh jalan kekeluargaan dengan mengirim dua kali surat somasi agar kendaraan dikembalikan, namun tidak mendapat tanggapan.

BACA JUGA:Korwil BGN Pamekasan Tersandung Aduan Masyarakat, Dugaan Pungli dan Upeti Jadi Perhatian

“Klien kami membutuhkan mobil itu untuk menunjang aktivitas pekerjaan. Kendaraan tersebut tidak pernah dijadikan jaminan utang ataupun dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain,” tegas Sukardi.

Pernyataan Pihak Terlapor

ADVERTISEMENT

Kuasa hukum Bambang Budianto, Khoirus Shodiqin, S.H., dalam surat tanggapan tertanggal 6 Oktober 2025, membantah seluruh tuduhan penggelapan yang ditujukan kepada kliennya.

BACA JUGA:Ada Apa dengan KUR BRI Pamekasan? Audiensi Forkot Berujung Batal

Menurut Khoirus, kendaraan tersebut merupakan milik sah kliennya secara hukum perdata maupun pembiayaan.

“Tuduhan itu tidak berdasar. Klien kami tetap memiliki hak atas kendaraan tersebut hingga seluruh kewajiban kredit diselesaikan dan BPKB diserahkan oleh pihak leasing. Tuduhan demikian justru dapat mengarah pada unsur fitnah atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 dan 311 KUHP,” ujarnya.