Khoirus menjelaskan, mobil itu memang digunakan oleh pihak keluarga dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPerdata mengenai hak penguasaan atas dasar kepemilikan atau hak lain yang sah.

Ia menambahkan, pembelian mobil dilakukan melalui sistem kredit pada 2022 dan hingga kini masih dalam masa pembayaran, sehingga BPKB masih berada di pihak leasing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

“Seluruh pembayaran, baik uang muka maupun cicilan, dilakukan dengan dana pribadi klien kami. Nama Wahyu yang tercantum di STNK hanya bersifat administratif, bukan sebagai bukti kepemilikan.

BACA JUGA:Hj. Ansari Tekankan Pendidikan Karakter Lewat Latihan Mondok Siswa SDIT Al-Uswah

Tidak ada unsur melawan hukum dalam penguasaan kendaraan ini,” tegas Khoirus.

Tidak ada unsur melawan hukum dalam penguasaan kendaraan ini,” tegas Khoirus.

ADVERTISEMENT