MADURA SATU | JAKARTA - Sebuah peristiwa yang diduga melibatkan anggota aktif TNI menjadi perbincangan luas di media sosial. Kejadian tersebut berlangsung di Warung Madura DRP Toko Adi Jaya pada Minggu, 3 Mei 2026.

Informasi yang beredar menyebutkan, insiden bermula dari transaksi pembelian rokok yang dilakukan seorang pelanggan menggunakan metode pembayaran QRIS.

Diduga terdapat kekeliruan atau selisih nominal dalam proses pembayaran tersebut, sehingga memicu cekcok antara pelanggan dan penjaga warung perempuan.

BACA JUGA:CEO Silicon Valley Bridge Bank Meminta Pelanggan untuk menyetor ulang dana Mereka

Situasi memanas saat suami penjaga warung tidak terima istrinya mendapat perlakuan verbal yang dinilai merendahkan.

Dalam narasi yang beredar, pelanggan tersebut diduga melontarkan pernyataan yang menyinggung, seolah meragukan kemampuan pembayaran pihak warung.

ADVERTISEMENT

Ketegangan kemudian berujung pada dugaan percobaan pemukulan terhadap penjaga warung dan suaminya. Keributan pun semakin tak terkendali.

BACA JUGA:Aksi Tarian Boger di Dangdut Academy 7 Berujung Teguran KPI untuk Indosiar

Tidak berhenti di sana, pelanggan tersebut disebut menghubungi sejumlah rekannya yang dikatakan berasal dari satuan atau “batalyon”.

Tak lama kemudian, sekitar 15 orang mendatangi lokasi. Kehadiran mereka diduga disertai intimidasi dan hampir berujung pengeroyokan terhadap suami penjaga warung.

Dalam situasi itu, sejumlah barang dagangan dilaporkan rusak setelah terinjak oleh rombongan yang datang.

BACA JUGA:KPK Ungkap Alasan Panggil Haji Her, Terkait Dokumen Penting Kasus Bea Cukai

Korban juga disebut sempat dibawa oleh kelompok tersebut, sehingga memunculkan kekhawatiran warga mengenai kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan.

ADVERTISEMENT

Peristiwa ini memicu gelombang reaksi dari publik. Warganet mengecam dugaan sikap arogan oknum aparat dan mendesak aparat penegak hukum serta institusi terkait agar segera melakukan penyelidikan menyeluruh.

Sampai berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang maupun institusi TNI terkait dugaan keterlibatan anggotanya. (*)