MADURA SATU | SURABAYA – Penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur periode 2019–2024 kembali menjadi perhatian publik.

Setelah menyeret sejumlah pejabat legislatif dalam klaster Sahat Tua Simanjuntak dan Kusnadi, perkara tersebut kini berlanjut ke persidangan klaster Anwar Sadad di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Perkembangan terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menahan Bagus Wahyudyono, mantan staf Anwar Sadad saat menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, pada Senin malam (16/11/2026).

Perkembangan tersebut mendorong Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) mendesak KPK memperluas pengusutan perkara.

Mereka meminta lembaga antirasuah tidak hanya berfokus pada unsur legislatif, tetapi juga mendalami kemungkinan keterlibatan pejabat eksekutif di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

ADVERTISEMENT

Koordinator Jaka Jatim, Musfiq, menilai pengungkapan perkara dana hibah harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, proses penyelidikan perlu menjangkau seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam kebijakan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan dana hibah.

“Jangan sampai penegakan hukum hanya menyasar anggota DPRD, sementara pihak eksekutif yang memiliki kewenangan dalam kebijakan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dana hibah justru tidak tersentuh. KPK harus mengusut perkara ini sampai ke akar-akarnya,” tegas Musfiq dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Ia mempertanyakan belum terlihatnya perkembangan penindakan yang secara terbuka menyasar dugaan keterlibatan unsur eksekutif Pemprov Jatim.

Padahal, pengelolaan keuangan daerah melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga monitoring dan evaluasi oleh perangkat daerah.

Menurut Musfiq, rangkaian kewenangan tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah terdapat pihak lain yang turut berperan dalam dugaan penyimpangan dana hibah.

ADVERTISEMENT

“Kalau hanya anggota legislatif yang diproses, sementara dugaan penyimpangan di lingkaran eksekutif tidak dibongkar secara tuntas, publik berhak mempertanyakan apakah penanganan perkara ini sudah menyentuh keseluruhan sistem yang memungkinkan korupsi terjadi,” ujarnya.

Selain meminta pengusutan terhadap unsur eksekutif, Jaka Jatim juga menyoroti besarnya alokasi dana hibah Pemprov Jatim selama periode 2019–2024.

Musfiq menyebut, berdasarkan perhitungan dan data yang menjadi perhatian organisasinya, alokasi dana hibah melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim diperkirakan mencapai Rp2 triliun selama periode tersebut.

Sementara total anggaran hibah pada tahun-tahun tertentu disebut pernah menyentuh sekitar Rp10 triliun.

Perbedaan besaran anggaran itu dinilai perlu dijelaskan secara transparan, terutama mengenai proses perencanaan, penentuan penerima, penyaluran hingga pertanggungjawabannya.

ADVERTISEMENT

“Kalau alokasi Pokir DPRD yang kami hitung sekitar Rp2 triliun, sementara total dana hibah pernah mencapai Rp10 triliun, publik tentu bertanya, ke mana alokasi anggaran lainnya, siapa yang mengusulkan, siapa yang menentukan penerima, dan siapa yang mengendalikan proses penyalurannya?” kata Musfiq.

Ia meminta KPK tidak membiarkan persoalan tersebut berkembang menjadi polemik tanpa kejelasan. Menurutnya, penelusuran harus didasarkan pada dokumen anggaran, aliran dana, mekanisme penentuan penerima hibah serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan.

Jaka Jatim juga mengungkapkan sejumlah informasi yang dihimpun melalui investigasi internal organisasinya terkait dugaan pola operasional penyaluran hibah di lingkungan eksekutif. Sedikitnya terdapat tiga hal yang diminta untuk didalami KPK.

Pertama, dugaan penarikan uang ijon kepada calon penerima hibah melalui perantara atau anak buah. Kedua, dugaan pembentukan koordinator lapangan (Korlap) berdasarkan wilayah penerima hibah yang tersebar di Jawa Timur.

Ketiga, dugaan nilai alokasi Hibah Gubernur (HG) yang jauh lebih besar dibandingkan alokasi Pokir seluruh anggota DPRD Jatim.

ADVERTISEMENT

Musfiq menegaskan, ketiga informasi tersebut masih berupa dugaan yang harus diuji melalui proses penyidikan. KPK diminta menelusuri kemungkinan adanya kesamaan pola, jaringan perantara hingga mekanisme pengumpulan uang antara praktik yang terungkap dalam klaster legislatif dengan dugaan praktik di lingkungan eksekutif.

“Modus yang diduga dilakukan oknum legislatif tidak menutup kemungkinan memiliki pola serupa dengan pihak lain. Karena itu, jangan hanya berhenti pada orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Telusuri siapa yang memberi perintah, siapa yang mengatur, siapa yang menerima aliran uang, dan siapa yang menikmati hasilnya,” tandasnya.

Sorotan lainnya berkaitan dengan klaim kerugian negara yang disebut mencapai Rp7 triliun akibat persoalan pengelolaan dana hibah sepanjang 2019–2024.

Jaka Jatim meminta KPK menjelaskan dasar perhitungan angka tersebut, termasuk hasil audit, dokumen pemeriksaan serta konstruksi hukum yang digunakan dalam penanganan perkara.

Menurut Musfiq, informasi mengenai kerugian negara perlu disampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai besaran kerugian dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

ADVERTISEMENT

Organisasi tersebut juga mempertanyakan perkembangan penggeledahan dan penyitaan dokumen maupun perangkat elektronik di Kantor Gubernur Jawa Timur serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Mereka meminta KPK memberikan penjelasan mengenai sejauh mana hasil penggeledahan tersebut dikembangkan menjadi alat bukti, termasuk apakah terdapat petunjuk yang mengarah pada dugaan keterlibatan pejabat eksekutif.

“Kami menduga KPK telah mengantongi sejumlah bukti dari rangkaian penggeledahan dan penyitaan tersebut. Jika memang ada bukti yang mengarah kepada pejabat eksekutif, jangan ada perlakuan berbeda dalam penegakan hukum. Semua pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban,” tegas Musfiq.

Atas perkembangan perkara tersebut, Jaka Jatim menyampaikan empat tuntutan kepada KPK. Pertama, mendesak KPK mendalami dugaan keterlibatan Gubernur Jawa Timur dan pejabat eksekutif lainnya dalam kebijakan serta pengelolaan dana hibah APBD Jatim periode 2019–2024. Mereka menegaskan, penetapan tersangka harus didasarkan pada kecukupan alat bukti dan ketentuan hukum.

Kedua, meminta KPK mengusut klaim kerugian negara yang disebut mencapai Rp7 triliun, termasuk membuka dasar audit, perhitungan kerugian serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.

ADVERTISEMENT

Ketiga, mendesak KPK memberikan penjelasan mengenai hasil penggeledahan dan penyitaan dokumen serta perangkat elektronik di Kantor Gubernur Jatim dan sejumlah OPD, sepanjang informasi tersebut dapat disampaikan tanpa mengganggu proses penyidikan.

Keempat, meminta pengembangan perkara hingga mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, baik dari unsur legislatif maupun eksekutif, termasuk dugaan praktik ijon, peran koordinator lapangan dan aliran dana kepada pihak-pihak yang diduga menikmati hasil korupsi.

Musfiq menilai pengusutan perkara dana hibah APBD Jatim harus menjadi momentum untuk membongkar persoalan secara menyeluruh. Penanganan hukum, menurutnya, tidak cukup hanya menyelesaikan perkara berdasarkan klaster demi klaster tanpa menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan dana hibah di tengah pembahasan RAPBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027. Jaka Jatim menilai alokasi anggaran hibah yang disebut masih berada pada kisaran Rp3 triliun hingga Rp5 triliun harus diimbangi sistem pengawasan yang ketat, transparan dan bebas dari praktik transaksional.

“Jangan sampai APBD Jawa Timur terus menjadi bancakan segelintir orang setiap tahun. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat, bukan justru menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan,” pungkasnya.

ADVERTISEMENT

Ia menegaskan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menetapkan sejumlah tersangka. Penegakan hukum harus mampu mengungkap jaringan, pola, aktor serta sistem yang memungkinkan tindak pidana korupsi terjadi. (*)