Menurut Musfiq, informasi mengenai kerugian negara perlu disampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai besaran kerugian dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Organisasi tersebut juga mempertanyakan perkembangan penggeledahan dan penyitaan dokumen maupun perangkat elektronik di Kantor Gubernur Jawa Timur serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Mereka meminta KPK memberikan penjelasan mengenai sejauh mana hasil penggeledahan tersebut dikembangkan menjadi alat bukti, termasuk apakah terdapat petunjuk yang mengarah pada dugaan keterlibatan pejabat eksekutif.

“Kami menduga KPK telah mengantongi sejumlah bukti dari rangkaian penggeledahan dan penyitaan tersebut. Jika memang ada bukti yang mengarah kepada pejabat eksekutif, jangan ada perlakuan berbeda dalam penegakan hukum. Semua pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban,” tegas Musfiq.

Atas perkembangan perkara tersebut, Jaka Jatim menyampaikan empat tuntutan kepada KPK. Pertama, mendesak KPK mendalami dugaan keterlibatan Gubernur Jawa Timur dan pejabat eksekutif lainnya dalam kebijakan serta pengelolaan dana hibah APBD Jatim periode 2019–2024. Mereka menegaskan, penetapan tersangka harus didasarkan pada kecukupan alat bukti dan ketentuan hukum.

ADVERTISEMENT

Kedua, meminta KPK mengusut klaim kerugian negara yang disebut mencapai Rp7 triliun, termasuk membuka dasar audit, perhitungan kerugian serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Ketiga, mendesak KPK memberikan penjelasan mengenai hasil penggeledahan dan penyitaan dokumen serta perangkat elektronik di Kantor Gubernur Jatim dan sejumlah OPD, sepanjang informasi tersebut dapat disampaikan tanpa mengganggu proses penyidikan.

Keempat, meminta pengembangan perkara hingga mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, baik dari unsur legislatif maupun eksekutif, termasuk dugaan praktik ijon, peran koordinator lapangan dan aliran dana kepada pihak-pihak yang diduga menikmati hasil korupsi.