MADURA SATU | SURABAYA – Penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur periode 2019–2024 kembali menjadi perhatian publik.

Setelah menyeret sejumlah pejabat legislatif dalam klaster Sahat Tua Simanjuntak dan Kusnadi, perkara tersebut kini berlanjut ke persidangan klaster Anwar Sadad di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Perkembangan terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menahan Bagus Wahyudyono, mantan staf Anwar Sadad saat menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, pada Senin malam (16/11/2026).

Perkembangan tersebut mendorong Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) mendesak KPK memperluas pengusutan perkara.

Mereka meminta lembaga antirasuah tidak hanya berfokus pada unsur legislatif, tetapi juga mendalami kemungkinan keterlibatan pejabat eksekutif di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

ADVERTISEMENT

Koordinator Jaka Jatim, Musfiq, menilai pengungkapan perkara dana hibah harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, proses penyelidikan perlu menjangkau seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam kebijakan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan dana hibah.

“Jangan sampai penegakan hukum hanya menyasar anggota DPRD, sementara pihak eksekutif yang memiliki kewenangan dalam kebijakan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dana hibah justru tidak tersentuh. KPK harus mengusut perkara ini sampai ke akar-akarnya,” tegas Musfiq dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Ia mempertanyakan belum terlihatnya perkembangan penindakan yang secara terbuka menyasar dugaan keterlibatan unsur eksekutif Pemprov Jatim.