MADURA SATU | SURABAYA – Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) mendesak Partai Demokrat mengambil langkah tegas terhadap Achmad Iskandar, kader partai yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Timur periode 2024–2029 dan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur.

Desakan tersebut disampaikan melalui aksi demonstrasi di depan kantor DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Kamis (5/11/2026).

Dalam aksi itu, Jaka Jatim meminta DPD maupun DPP Partai Demokrat melakukan evaluasi terhadap Achmad Iskandar, termasuk mempertimbangkan pemberhentian sesuai ketentuan organisasi partai.

BACA JUGA:Di Tengah Ibadah Haji, Hj Ansari Pantau Langsung Kondisi Jemaah di Mekkah

Koordinator Jaka Jatim, Musfiq, menilai Partai Demokrat perlu menunjukkan sikap tegas terhadap kadernya yang terseret perkara hukum. Menurutnya, persoalan tersebut tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap partai.

Musfiq juga mempertanyakan belum adanya langkah organisasi yang dinilai tegas terhadap Achmad Iskandar, meskipun penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan bersama dua orang lainnya telah dilakukan sejak 5 Juli 2024.

ADVERTISEMENT

“Jangan sampai Partai Demokrat justru terkesan memberikan perlindungan politik kepada kader yang berstatus tersangka. Partai harus berani mengambil sikap. Jangan hanya berbicara tentang integritas, tetapi tidak berani menindak ketika kadernya tersandung persoalan hukum,” tegas Musfiq.

BACA JUGA:Mahfud MD Murka atas Pernyataan Alumni LPDP soal Status WNI Anak

Ia secara khusus meminta Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menunjukkan ketegasan dalam menyikapi persoalan tersebut. Musfiq menilai integritas partai harus dijaga melalui sikap dan tindakan nyata, bukan sebatas pernyataan.

Menurutnya, perkara dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur telah menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, Partai Demokrat dinilai perlu memberikan respons organisatoris yang jelas agar persoalan tersebut tidak terus menjadi polemik publik.