Musfiq menilai pengusutan perkara dana hibah APBD Jatim harus menjadi momentum untuk membongkar persoalan secara menyeluruh. Penanganan hukum, menurutnya, tidak cukup hanya menyelesaikan perkara berdasarkan klaster demi klaster tanpa menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan dana hibah di tengah pembahasan RAPBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027. Jaka Jatim menilai alokasi anggaran hibah yang disebut masih berada pada kisaran Rp3 triliun hingga Rp5 triliun harus diimbangi sistem pengawasan yang ketat, transparan dan bebas dari praktik transaksional.

“Jangan sampai APBD Jawa Timur terus menjadi bancakan segelintir orang setiap tahun. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat, bukan justru menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan,” pungkasnya.

Ia menegaskan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menetapkan sejumlah tersangka. Penegakan hukum harus mampu mengungkap jaringan, pola, aktor serta sistem yang memungkinkan tindak pidana korupsi terjadi. (*)

ADVERTISEMENT