Padahal, pengelolaan keuangan daerah melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga monitoring dan evaluasi oleh perangkat daerah.

Menurut Musfiq, rangkaian kewenangan tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah terdapat pihak lain yang turut berperan dalam dugaan penyimpangan dana hibah.

“Kalau hanya anggota legislatif yang diproses, sementara dugaan penyimpangan di lingkaran eksekutif tidak dibongkar secara tuntas, publik berhak mempertanyakan apakah penanganan perkara ini sudah menyentuh keseluruhan sistem yang memungkinkan korupsi terjadi,” ujarnya.

Selain meminta pengusutan terhadap unsur eksekutif, Jaka Jatim juga menyoroti besarnya alokasi dana hibah Pemprov Jatim selama periode 2019–2024.

Musfiq menyebut, berdasarkan perhitungan dan data yang menjadi perhatian organisasinya, alokasi dana hibah melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim diperkirakan mencapai Rp2 triliun selama periode tersebut.

ADVERTISEMENT

Sementara total anggaran hibah pada tahun-tahun tertentu disebut pernah menyentuh sekitar Rp10 triliun.

Perbedaan besaran anggaran itu dinilai perlu dijelaskan secara transparan, terutama mengenai proses perencanaan, penentuan penerima, penyaluran hingga pertanggungjawabannya.

“Kalau alokasi Pokir DPRD yang kami hitung sekitar Rp2 triliun, sementara total dana hibah pernah mencapai Rp10 triliun, publik tentu bertanya, ke mana alokasi anggaran lainnya, siapa yang mengusulkan, siapa yang menentukan penerima, dan siapa yang mengendalikan proses penyalurannya?” kata Musfiq.