Ia meminta KPK tidak membiarkan persoalan tersebut berkembang menjadi polemik tanpa kejelasan. Menurutnya, penelusuran harus didasarkan pada dokumen anggaran, aliran dana, mekanisme penentuan penerima hibah serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan.

Jaka Jatim juga mengungkapkan sejumlah informasi yang dihimpun melalui investigasi internal organisasinya terkait dugaan pola operasional penyaluran hibah di lingkungan eksekutif. Sedikitnya terdapat tiga hal yang diminta untuk didalami KPK.

Pertama, dugaan penarikan uang ijon kepada calon penerima hibah melalui perantara atau anak buah. Kedua, dugaan pembentukan koordinator lapangan (Korlap) berdasarkan wilayah penerima hibah yang tersebar di Jawa Timur.

Ketiga, dugaan nilai alokasi Hibah Gubernur (HG) yang jauh lebih besar dibandingkan alokasi Pokir seluruh anggota DPRD Jatim.

Musfiq menegaskan, ketiga informasi tersebut masih berupa dugaan yang harus diuji melalui proses penyidikan. KPK diminta menelusuri kemungkinan adanya kesamaan pola, jaringan perantara hingga mekanisme pengumpulan uang antara praktik yang terungkap dalam klaster legislatif dengan dugaan praktik di lingkungan eksekutif.

ADVERTISEMENT

“Modus yang diduga dilakukan oknum legislatif tidak menutup kemungkinan memiliki pola serupa dengan pihak lain. Karena itu, jangan hanya berhenti pada orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Telusuri siapa yang memberi perintah, siapa yang mengatur, siapa yang menerima aliran uang, dan siapa yang menikmati hasilnya,” tandasnya.

Sorotan lainnya berkaitan dengan klaim kerugian negara yang disebut mencapai Rp7 triliun akibat persoalan pengelolaan dana hibah sepanjang 2019–2024.

Jaka Jatim meminta KPK menjelaskan dasar perhitungan angka tersebut, termasuk hasil audit, dokumen pemeriksaan serta konstruksi hukum yang digunakan dalam penanganan perkara.