Dua Tahun Asta Cita di Jawa Timur: Hilirisasi On The Track dan Ekonomi Kian Melesat

SURABAYA | MADURA SATU - Besarnya investasi belum cukup menjadi ukuran keberhasilan pembangunan industri. Masyarakat daerah juga perlu merasakan dampaknya, mulai dari terbukanya lapangan kerja hingga meningkatnya nilai ekonomi sumber daya alam yang diolah di dalam negeri.

Persoalan itu menjadi salah satu pembahasan dalam diskusi publik Gerakan Masyarakat Madani (GMM) bertajuk “2 Tahun Kepemimpinan Prabowo, Hilirisasi dan Masa Depan Industri Jawa Timur” di Surabaya, Sabtu (24/10/2026).

Akademisi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA), Hendra Sukmana, menilai Jawa Timur memiliki peluang besar untuk memperkuat industri nasional. Namun, peluang tersebut membutuhkan dukungan kebijakan daerah yang mampu menghubungkan aktivitas industri dengan kebutuhan masyarakat.

Hilirisasi, menurut Hendra, merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap penjualan bahan mentah. Kekayaan alam harus diolah agar menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi sebelum dipasarkan.

"Saya memandang hilirisasi salah satu Langkah strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia," kata Hendra, Sabtu (24/10).

Ia mengingatkan bahwa keberlanjutan kebijakan tersebut membutuhkan pengawasan agar keuntungan dari pengolahan sumber daya alam tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku usaha. Masyarakat lokal juga harus memperoleh manfaat dari pemanfaatan kekayaan alam di wilayahnya.

"Kebijakan Prabowo ini perlu dikawal secara konsisten agar kekayaan sumber daya alam Jawa Timur mempunyai nilai tambah bagi Masyarakat," ujar Hendra.

Bagi Hendra, persoalan industri tidak bisa dilepaskan dari kemudahan akses transportasi. Kawasan produksi yang tidak terhubung dengan baik berpotensi menghadapi hambatan mobilitas tenaga kerja maupun distribusi barang.

Karena itu, ia menilai konektivitas antarkota perlu menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi Jawa Timur. Layanan bus Trans Jatim menjadi salah satu infrastruktur transportasi yang dapat mendukung kebutuhan tersebut.

"Konektivitas antarkota memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat dan memperkuat hubungan antar-pusat kegiatan ekonomi," ujar Hendra.

Ia menyebut Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Malang sebagai wilayah yang berpotensi memperoleh keuntungan dari konektivitas yang semakin baik. Sementara itu, Madiun dipandang memiliki peluang berkembang sebagai salah satu penggerak industri di bagian barat Jawa Timur seiring dengan masuknya investasi.

Di sisi lain, aktivis Gerakan Masyarakat Madani, Anton Cahyono, menilai pemerintah masih berada pada jalur yang tepat dalam menjalankan agenda pembangunan melalui Asta Cita. Ia melihat hilirisasi sebagai salah satu upaya untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Anton menyatakan pemerintah telah menunjukkan komitmen terhadap pengembangan industri pengolahan. Ia berharap kebijakan tersebut terus menghasilkan dampak yang dapat dirasakan masyarakat, terutama melalui penciptaan pekerjaan dan penguatan perekonomian.

“Kita harus percaya pada pemerintahan Prabowo yang sejauh ini sudah di lintasan dan berkonsentrasi penuh dalam mengembangkan proses hilirisasi dan masa depan industri Indonesia. Dan ini sudah terlihat hasil kerja beliau selama ini," kata Anton.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pembangunan industri tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan bahan baku dan masuknya modal. Kualitas tenaga kerja juga harus menjadi perhatian agar masyarakat setempat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam perkembangan sektor industri.

Menurut Anton, tanpa pengolahan yang tepat, kekayaan alam Indonesia berisiko terus diperdagangkan dalam bentuk bahan mentah dengan nilai ekonomi terbatas. Padahal, industri pengolahan berpotensi memberikan manfaat lebih besar jika dikembangkan secara terarah.

"Dengan pengembangan industri yang tepat, kekayaan alam Indonesia tidak hanya menjadi komoditas mentah, tetapi mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar dan memperluas lapangan kerja," tegas Anton.

Anton menambahkan, evaluasi terhadap dua tahun kepemimpinan Prabowo tidak semestinya hanya berisi penilaian terhadap kekurangan pemerintah. Masyarakat perlu dilibatkan untuk memberikan kritik sekaligus menyampaikan gagasan perbaikan.

Dalam konteks Jawa Timur, tantangannya adalah memastikan agenda hilirisasi berjalan seiring dengan penguatan infrastruktur, kesiapan tenaga kerja, dan pemerataan manfaat ekonomi. Dengan begitu, pertumbuhan industri tidak hanya tercatat dalam angka investasi, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat di sekitar kawasan industri. (*)