Hj. Ansari Ajak Kader KOPRI PMII Sumenep Jadi Garda Terdepan Perlindungan Perempuan dan Anak

MADURA SATU | SUMENEP - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur XI Madura, Hj. Ansari, mengajak kader Korps PMII Putri (KOPRI) menjadikan proses kaderisasi sebagai fondasi untuk melahirkan gerakan nyata dalam melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk eksploitasi.

Ajakan tersebut disampaikan saat Hj. Ansari menjadi keynote speaker dalam kegiatan Sekolah Kader KOPRI (SKK) V KOPRI PC PMII Sumenep yang mengusung tema, “Dari Kesadaran Menuju Pergerakan: Melawan Eksploitasi Perempuan di Era Dehumanisme Keadilan Gender.” Kamis, (6/8/2026).

Dalam sambutannya, Hj. Ansari mengaku merasa seperti kembali ke rumah saat berada di tengah keluarga besar PMII. Ia mengenang masa-masa kaderisasinya ketika masih menjadi mahasiswa di STAIN Pamekasan hingga aktif di berbagai jenjang kepengurusan PMII.

Menurutnya, organisasi PMII telah membentuk cara berpikir, cara bergerak, dan cara mengabdi kepada masyarakat.

Ia menilai tema yang diangkat dalam SKK V sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kesadaran terhadap persoalan perempuan, kata dia, tidak boleh berhenti pada tataran pemahaman, melainkan harus diwujudkan dalam gerakan nyata melalui proses kaderisasi yang berkelanjutan.

"Kesadaran saja tidak cukup. Kesadaran harus melahirkan pergerakan. Dan pergerakan tidak akan pernah lahir tanpa proses kaderisasi," tegas Hj. Ansari.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, Sekolah Kader KOPRI bukan sekadar tempat mencetak pengurus organisasi, melainkan ruang untuk membentuk karakter pemimpin perempuan yang memiliki integritas, kapasitas, dan kepedulian terhadap masyarakat.

Menurutnya, perempuan Indonesia saat ini memiliki peluang yang semakin besar untuk berkontribusi dalam pembangunan. Namun, berbagai persoalan seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, perkawinan usia dini, hingga eksploitasi di era digital masih menjadi tantangan serius yang harus dihadapi bersama.

Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Ansari menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata.

"Perlu kolaborasi seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi kader seperti PMII dan KOPRI, untuk membangun kesadaran, memperkuat edukasi, sekaligus menghadirkan solusi di tengah masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan, Komisi VIII DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terus mendorong penguatan kebijakan bersama mitra kerja, salah satunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), guna meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Menurutnya, kebijakan yang baik akan semakin efektif apabila didukung oleh gerakan sosial yang lahir dari kader-kader muda.

Hj. Ansari berharap SKK V mampu melahirkan kader perempuan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki empati sosial, keberanian memimpin, serta komitmen untuk mengabdi kepada agama, bangsa, dan negara.

Sementara itu, Ketua KOPRI PC PMII Sumenep, Yuliana Putri, mengatakan bahwa SKK V merupakan bentuk komitmen organisasi dalam mencetak kader perempuan PMII yang memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, dan kepekaan sosial.

Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan proses kaderisasi sebagai bekal untuk mengabdi kepada masyarakat.

"Kami berharap seluruh peserta mampu membawa nilai-nilai kaderisasi ini ke tengah masyarakat dan menjadi perempuan yang berdaya serta bermanfaat," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, Abd. Wasid, turut mengapresiasi penyelenggaraan sekolah kader tersebut.

Mantan aktivis PMII Yogyakarta itu menilai kaderisasi merupakan ruang penting untuk melahirkan perempuan yang mandiri dan mampu mengambil peran, baik di ranah domestik maupun ruang publik.

"Kaderisasi adalah investasi masa depan untuk melahirkan perempuan-perempuan tangguh yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara," pungkasnya. (*)