Nama BRI Sumenep Terseret Kasus Pinjaman Rp 182 Juta, Pensiunan Klaim Tak Pernah Ajukan

MADURA SATU | SUMENEP - Nama BRI Cabang Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali menjadi perhatian publik setelah seorang pensiunan aparatur sipil negara (ASN) berinisial AH (sekitar 60 tahun) mengaku terseret pinjaman Rp 182 juta yang disebut tak pernah ia ajukan secara sadar.

Perkara ini kini memasuki tahap persidangan setelah melalui proses hukum panjang sejak 2020. Kasus tersebut dikawal langsung oleh Ibnu Aljazari, keponakan korban yang kini berprofesi sebagai advokat.

Sebelum Ibnu turun tangan, AH didampingi kuasa hukum dari LBH Achmad Madani Putra dan Rekan-rekan atas nama Rudi Hartono.

Menurut Ibnu, persoalan bermula pada 2018 ketika kliennya rutin menerima dana pensiun sekitar Rp 2 juta per bulan melalui BRI. Saat itu, seorang teller berinisial N disebut kerap membantu proses pencairan, bahkan mengantar langsung uang pensiun ke rumah korban.

Pelayanan itu membuat AH merasa sangat terbantu. Apalagi, N menyampaikan bahwa korban tak perlu lagi datang ke kantor bank.

"Kamu (pemilik SK, red) tidak usah repot-repot datang ke kantor BRI untuk mengambil uang, biar N yang mengantar gaji tersebut ke rumah pemilik SK," kata pemilik SK menirukan penyampaian di tahun 2018.

Kepercayaan itu berlanjut ketika N meminta agar Surat Keputusan (SK) pensiun milik AH dipinjam selama tiga bulan. Alasan yang disampaikan kala itu, untuk kepentingan administrasi terkait kebutuhan nasabah.

AH sempat mempertanyakan tujuan peminjaman dokumen penting tersebut. Namun karena merasa sudah mengenal baik N sebagai pegawai bank, ia akhirnya menyerahkan SK itu tanpa curiga.

Tak lama berselang, N datang membawa dokumen yang disebut sebagai berkas pinjaman. Padahal, menurut Ibnu, pengurusan kredit semestinya dilakukan Account Officer (AO), bukan teller.

“Klien kami diminta menandatangani dokumen tanpa penjelasan rinci. Ia hanya diyakinkan bahwa semua aman dan tidak akan menimbulkan persoalan,” ungkap Ibnu.

Dalam proses itu, N juga diduga mengambil foto korban untuk melengkapi persyaratan administrasi. Beberapa hari kemudian, korban diminta menjawab “iya” apabila ada panggilan dari pihak bank yang mengonfirmasi nominal tertentu.

Korban sempat merasa ganjil, namun kembali diyakinkan bahwa dana pensiun tetap aman. Tak lama setelahnya, pinjaman Rp 182 juta dengan tenor 14 tahun dicairkan. Total kewajiban pembayaran disebut mencapai sekitar Rp 390 juta.

Selama dua tahun pertama, pembayaran pensiun masih diterima seperti biasa. Namun memasuki 2020, dana yang diterima hanya Rp 1 juta per bulan, setengah dari nominal seharusnya.

Merasa ada yang tidak beres, AH mendatangi langsung kantor BRI Cabang Sumenep. Di sana ia mengetahui dirinya tercatat memiliki pinjaman ratusan juta rupiah.

“Klien kami benar-benar terpukul. Ia merasa tidak pernah mengajukan kredit sebesar itu,” kata Ibnu.

Sebelum laporan polisi dibuat, tiga pegawai bank Desi, Ridwan, dan Novi disebut mendatangi rumah korban pada malam hari. Dalam pertemuan itu, N mengakui kesalahan dan meminta maaf.

Ibnu menyebut, ada permintaan agar perkara tidak dibawa ke ranah hukum. Bahkan disebut ada janji pelunasan secara bertahap apabila korban mencabut niat melapor.

Namun AH memilih tetap melanjutkan proses hukum. Laporan resmi diajukan pada 2020.

Perjalanan perkara ini tidak mulus. N sempat menjadi tersangka dalam kasus lain dan menjalani hukuman penjara hingga bebas pada awal 2025. Sementara kasus yang dilaporkan AH terus berproses.

Pada Juni 2025, kuasa hukum kembali melakukan tindak lanjut ke Kejaksaan Negeri Sumenep. Setelah sempat muncul kekhawatiran soal keberadaan berkas, penyidik akhirnya menerbitkan SPDP sebagai tanda perkara naik ke tahap penyidikan.

Kini, N telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan manipulasi pinjaman tersebut dan berstatus tahanan jaksa. Berkas tahap dua telah dilimpahkan ke kejaksaan, dan kasus tinggal menunggu jadwal sidang.

Ibnu berharap persidangan nanti membuka secara terang bagaimana proses pengajuan kredit itu bisa terjadi.

“Ini bukan sekadar soal angka Rp 182 juta. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan,” tegasnya.

Sebelumnya, Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sumenep, Ali Topan, menyatakan pihaknya akan tunduk pada seluruh mekanisme hukum menyusul aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa PMII UNIJA.

Menurutnya, manajemen cabang tidak akan keluar dari koridor aturan dalam menyikapi polemik yang mencuat ke publik tersebut.

“Kami siap mengikuti peraturan untuk patuh pada regulasi dan ketentuan. Jadi apapun regulasinya akan kami ikuti,” katanya, pada Kamis (23/4/2026) siang.

Ia juga meminta publik dan awak media menanti proses hukum yang kini berjalan di pengadilan.

“Ditunggu saja proses hukum yang berlangsung. Sekali lagi, kami akan mengikuti apapun hasil keputusannya,” jelas Ali. (*)