MADURA SATU | PAMEKASAN – Banyaknya jabatan pelaksana tugas (Plt) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menjadi sorotan publik.

Kondisi tersebut dinilai menyisakan tanda tanya lantaran hingga hampir dua tahun pemerintahan berjalan, sejumlah posisi strategis belum diisi pejabat definitif.

Data yang berkembang menunjukkan sekitar 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih dipimpin oleh Plt.

BACA JUGA:Ajudan Ungkap Momen Bupati Pamekasan Marah, Telunjuk Mengarah ke Mukanya

Selain itu, sekitar 12 kepala puskesmas dan lebih dari 100 kepala sekolah dasar (SD) juga belum memiliki pejabat definitif.

Ketua Perkumpulan Pemuda Pengawal Keadilan (P3K), Basri, menilai banyaknya jabatan Plt di Pamekasan menyimpan misteri yang perlu dijelaskan kepada masyarakat.

ADVERTISEMENT

Menurutnya, lambannya pelaksanaan mutasi pejabat berpotensi memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik.

BACA JUGA:Ganggu Bisnis, Ternyata Ini Alasan Bos HM Sampoerna Minta Masyarakat Stop Beli Rokok Ilegal

"Hampir dua tahun pemerintahan berjalan, tetapi mutasi belum juga digelar. Tentu kondisi ini menimbulkan pertanyaan dan ada misteri di balik banyaknya jabatan Plt di Pamekasan," kata Basri, Kamis (18/6/2026).

Basri mengungkapkan, di tengah belum adanya pengisian jabatan definitif, beredar informasi mengenai dugaan adanya pihak tertentu yang berupaya memengaruhi penempatan pejabat pada posisi strategis di lingkungan Pemkab Pamekasan.

"Jangan-jangan mutasi sengaja diperlambat sehingga ada oknum-oknum yang bisa melakukan dugaan praktik jual beli jabatan. Informasi yang berkembang, ada pihak yang diduga menyodorkan sejumlah nama untuk menduduki jabatan strategis," ujarnya.

BACA JUGA:Hj. Ansari Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan di MA Sumber Bungur Pamekasan

Meski demikian, Basri menegaskan bahwa informasi tersebut masih berupa dugaan yang harus dibuktikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

ADVERTISEMENT

Ia meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menyerahkan proses pembuktian kepada aparat yang berwenang.

"Apabila benar ada oknum yang melakukan tindakan melanggar undang-undang, maka KPK dan aparat penegak hukum perlu menyelidiki dan memeriksa pejabat elit daerah yang terkait," tegasnya.

BACA JUGA:APTMA: Rokok Impor Lebih Berbahaya daripada Rokok Lokal Ilegal

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Taufikurrahman, membantah adanya keterlambatan tanpa alasan. Ia menjelaskan, hingga kini pemerintah daerah masih menunggu pembahasan struktur organisasi bersama DPRD.

"Masih ada pembahasan struktur organisasi terkait unit kerja. Misalnya nanti ada beberapa OPD yang digabung, maka akan ada pengurangan pejabat eselon II. Kalau yang kosong sekarang langsung diisi, bisa saja nanti kelebihan pejabat eselon II," jelas Taufikurrahman.

Menurutnya, kondisi banyaknya pejabat Plt memang memiliki dampak terhadap organisasi.

ADVERTISEMENT

Namun, ia memastikan pelayanan pemerintahan dan pengambilan kebijakan tetap berjalan sebagaimana mestinya karena adanya dukungan dari pejabat setara di masing-masing instansi.

"Ada dampaknya, tetapi selama ini ada back up dari pejabat setara. Dalam hal kebijakan masih aman saja, yang penting tidak melakukan mutasi secara tergesa-gesa. Kita juga harus lebih hati-hati dalam menetapkan ini," pungkasnya.(*)