MADURA SATU - Aroma pembiaran kembali menyeruak dari pengawasan cukai di Madura. Rokok ilegal merek Humer, yang diduga kuat diproduksi oleh salah satu sultan bisnis asal Pamekasan, kini beredar luas di Kabupaten Sumenep dan mulai menembus pasar nasional.

Ironisnya, hingga Senin (20/10/2025), belum ada tindakan tegas dari Bea Cukai maupun aparat penegak hukum.

Dari pantauan lapangan, Humer kini mendominasi warung kecil di pelosok desa hingga kios modern di perkotaan.

BACA JUGA:Situs Resmi PPID Pamekasan Diretas, Mendadak Berubah Jadi Promosi Judi Online

Dengan harga miring dan kemasan menyerupai produk premium, rokok ini menjadi primadona baru di kalangan konsumen meski tanpa pita cukai resmi.

“Ini pelanggaran nyata. Negara dirugikan, pengusaha resmi ditekan, tapi anehnya aparat diam saja,” ungkap Hasan, aktivis pengawas industri rokok di Madura.

ADVERTISEMENT

Hasan menambahkan, hasil penelusuran menunjukkan bahwa merek Humer tidak tercatat dalam daftar resmi pembayaran cukai ke negara. Meski demikian, distribusinya tetap berjalan lancar, bahkan diduga menggunakan jalur logistik yang telah diatur secara sistematis.

BACA JUGA:Rokok Ilegal Balveer Diduga Salah Tempel Cukai, Dijual Bebas di E-Commerce Pamekasan

Di lapangan, Humer seakan memiliki “jalan tol” distribusi yang tak tersentuh.

“Seolah ada yang melindungi. Barang ini bisa sampai ke Sumenep, Situbondo, bahkan Kalimantan tanpa hambatan,” kata Bahrul, pemerhati kebijakan fiskal lokal.

Peredaran Humer tidak sekadar pelanggaran administrasi, tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi negara akibat kebocoran cukai dan pajak. Selain itu, kehadiran rokok tanpa izin ini merusak iklim persaingan usaha serta membuka peluang penyelundupan lintas daerah.

BACA JUGA:Tiga Bulan di Jepang, Mahasiswa UIM Emban Misi Dakwah dan Pengabdian

“Kalau dibiarkan, ini sama saja negara menyerah pada mafia rokok. Banyak pabrik resmi yang megap-megap karena serbuan produk ilegal seperti Humer,” ujar seorang pengusaha rokok legal di Pamekasan yang meminta identitasnya dirahasiakan.

ADVERTISEMENT

Dugaan keterlibatan salah satu sultan bisnis Pamekasan dalam jaringan produksi Humer semakin memperkuat kesan bahwa penegakan hukum di sektor cukai berjalan lemah dan diskriminatif.

“Rakyat kecil ditangkap karena jualan eceran tanpa pita, tapi bos besar dibiarkan beroperasi. Di mana keadilan?” ujarnya menegaskan.

BACA JUGA:Setelah Mantan Kepala Desa, Kini Giliran Mantan Dewan yang Diringkus Reskrim Polres Pamekasan

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Bea Cukai Madura belum memberikan tanggapan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya dinilai publik belum menunjukkan ketegasan dalam menertibkan aparat di bawahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Bea Cukai Madura belum memberikan tanggapan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya dinilai publik belum menunjukkan ketegasan dalam menertibkan aparat di bawahnya.