MADURA SATU | PAMEKASAN – Keluhan warga terkait data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi keluarga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan kepada Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur XI Madura, Ansari.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Aula SMP Muhammadiyah 1 Pamekasan, Sabtu (19/9/2026).

Dalam kegiatan itu, sejumlah persoalan terkait perubahan desil turut menjadi perhatian warga. Mereka mempertanyakan perubahan kategori data sosial ekonomi yang dinilai tidak selalu mencerminkan kondisi keluarga di lapangan.

BACA JUGA:Ada Apa dengan KUR BRI Pamekasan? Audiensi Forkot Berujung Batal

Ansari mengatakan, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena data sosial ekonomi menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial.

Menurutnya, pembaruan data tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administratif. Data harus menggambarkan kondisi masyarakat secara faktual, termasuk ketika terjadi perubahan kemampuan ekonomi sebuah keluarga.

ADVERTISEMENT

“Kalau masyarakat menyampaikan kondisi ekonominya tidak berubah secara signifikan, tetapi desilnya berubah dan kemudian berpengaruh terhadap akses bantuan, tentu ini menjadi masukan yang harus kita perhatikan,” kata Ansari.

BACA JUGA:Guru TK Keluhkan Porsi dan Menu Makanan di SPPG Kangenan Pamekasan

Ia menjelaskan, akurasi data desil juga berkaitan dengan fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI. Pemutakhiran dan verifikasi dinilai penting agar bantuan sosial tidak salah sasaran dan masyarakat yang masih membutuhkan tidak justru kehilangan akses.

Karena itu, Ansari mendorong agar mekanisme pembaruan data berjalan lebih efektif. Masyarakat yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai juga perlu memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan dan memperbarui informasi berdasarkan kondisi sebenarnya.