MADURA SATU | BANGKALAN - Pemerintah Kabupaten Bangkalan mulai melakukan langkah penataan kawasan dengan menyasar para pedagang yang berjualan di sekitar Masjid Agung dan Pasar KH Hasyim Asy’ari.

Sosialisasi sekaligus penertiban dilakukan pada Rabu pagi sebagai bagian dari kebijakan lanjutan pemerintah daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan dengan tujuan menciptakan ketertiban serta penataan area yang lebih terstruktur.

BACA JUGA:Forkot Ungkap Dugaan CV Istri Pejabat Kendalikan Proyek DPRKP Pamekasan

Penertiban tersebut juga berkaitan dengan berakhirnya masa kontrak para pedagang yang selama ini menempati lokasi tersebut.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Bangkalan, Moh Rasuli, menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan semata-mata penertiban, melainkan bagian dari pembinaan yang dilakukan pemerintah kepada para pelaku usaha kecil.

ADVERTISEMENT

“Ini merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan kami terhadap para pedagang,” ujar Moh Rasuli dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).

BACA JUGA:Catat! 3 Tuntutan Krusial Demo Turunkan Gubernur Jatim 3 September 2025

Ia menegaskan, masa kontrak pedagang di kawasan Masjid Agung telah habis, sehingga pemerintah perlu melakukan penataan ulang terhadap lokasi tersebut.

“Kontrak para pedagang sudah berakhir, sementara area ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan gedung pertemuan oleh pihak Masjid Agung,” jelasnya.

Sebagai bentuk solusi, pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi relokasi agar para pedagang tetap dapat menjalankan aktivitas ekonominya tanpa hambatan.

BACA JUGA:Bupati Bangkalan Didemo Ribuan Masyarakat, Tuntut Kebijakan Pro Rakyat

“Kami sudah menyiapkan tiga lokasi pasar sebagai tempat relokasi, yakni Pasar Ki Lemah Duwur, Pasar Senenan, dan Pasar Bancaran,” ungkapnya.

ADVERTISEMENT

Menurutnya, pemerintah berharap para pedagang dapat segera berpindah ke lokasi yang telah disediakan agar aktivitas perdagangan tetap berjalan normal.

“Kami berharap para pedagang bisa segera menempati tempat relokasi yang sudah disiapkan, sehingga usaha mereka tetap berjalan,” katanya.

BACA JUGA:MUI Bangkalan Sesalkan Santri Putri Joget Tabole di Acara Imtihan

Lebih lanjut, pemerintah memberikan tenggat waktu kepada para pedagang untuk melakukan relokasi secara mandiri hingga akhir pekan ini.

“Kami memberikan waktu sampai hari Minggu untuk proses relokasi secara mandiri,” tegas Moh Rasuli.

Ia juga mengingatkan, jika hingga batas waktu yang ditentukan belum ada pergerakan dari para pedagang, maka pemerintah akan mengambil langkah lanjutan di lapangan.

ADVERTISEMENT

“Jika sampai hari Senin belum ada perubahan, kami akan melakukan penertiban dengan pendekatan persuasif serta langkah teknis,” tandasnya.(*)