Kepada media, ia menilai langkah tersebut jika benar dilakukan adalah bentuk kemunduran demokrasi.

“Kalau aspirasi masyarakat disampaikan lalu malah dilaporkan, itu potret buram demokrasi. Bahkan melukai hati rakyat yang berharap Pamekasan menjadi kabupaten Baldatun Thayyibatun Warobbun Ghafur,” tegas Wer-Wer, Jum’at (05/09/2025).

BACA JUGA:Sayembara Rp20 Juta Cari Terduga Pelaku Pembunuhan ASN Bangkalan Beredar di Media Sosial

Menurutnya, pemerintah semestinya membuka diri terhadap kritik, bukan justru membungkam suara rakyat.

ADVERTISEMENT

BACA JUGA:Bermain Petasan Berujung Petaka, Tangan Pelajar di Bangkalan Hancur

“Kalau tidak siap dikritik, berarti pemerintah tidak siap membawa Pamekasan menuju kesejahteraan yang berkeadilan,” sambungnya dengan nada sinis.