MADURA SATU | PAMEKASAN - Perselisihan antara PT Linggarjati Trijaya Indah dan Bank Syariah Nasional (BSN) belum menunjukkan tanda mereda.

Direktur PT Linggarjati Trijaya Indah, Nanda Wirya Laksana, meminta manajemen BSN melakukan evaluasi terhadap pejabat internal yang dinilai tidak menjalankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Wirya menegaskan, sebagai badan usaha milik negara, BSN memiliki tanggung jawab besar menjaga kredibilitas lembaga. Karena itu, menurutnya, setiap pernyataan yang disampaikan pejabat bank kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan.

BACA JUGA:Simak, Ini Tanggal Pelantikan PPPK Pamekasan Total 4.160 Peserta

"Tentunya kita tidak sudi melihat BUMN kita kinerjanya merosot, seperti yang dicontohkan Pimpinan BSN Cabang Surabaya, dia berdusta berkali-kali. Dari alibi dia soal aturan, klarifikasi yang tak kunjung ada kejelasan, sangat di sayangkan sifat-sifat seperti itu kebanyakan dimiliki seorang pelacur," kata Wirya kepada Madura Satu, Rabu (5/8) pagi.

Ia mengaku masih menunggu penjelasan lanjutan dari Pimpinan KC BSN Surabaya, Munawar Solihin. Sebelumnya, Munawar telah memberikan keterangan mengenai mekanisme appraisal pada proyek Perumahan Bukit Damai. Namun, menurut Wirya, penjelasan tersebut tidak sesuai dengan dokumen maupun tahapan yang pernah dijalani pihak pengembang.

ADVERTISEMENT

"Pimpinan BSN Cabang Surabaya bekerja di dalam lembaga perbankan syariah, setiap waktunya selalu menjual produk-produk layanan perbankan yang dibungkus dengan istilah-istilah agama. dia sudah berdusta dan tak luput dia tega dan kejam membohongi publik dengan kata-kata aturan, padahal hal tersebut merupakan kebohongan besar," ujarnya.

BACA JUGA:Kasus Asusila di Ruang Pelayanan RSUD Mohammad Noer Berakhir di Meja Hijau

Selain itu, Wirya menilai nilai-nilai syariah yang menjadi identitas BSN seharusnya tercermin dalam sikap para pejabatnya, termasuk saat memberikan penjelasan kepada publik maupun menyelesaikan persoalan dengan mitra kerja.

"Prinsip syariah itu identik dengan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Nilai-nilai itu seharusnya menjadi budaya kerja, bukan hanya identitas lembaga. Ketika muncul persoalan, yang dibutuhkan adalah keterbukaan dan keberanian memberikan penjelasan kepada publik," katanya.