Syaiful Bahri mendesak Pemerintah Desa Majungan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, serta instansi teknis terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk segera melakukan pemeriksaan dan verifikasi di lokasi kejadian.

"Kami meminta Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pamekasan segera melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum. Infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran negara harus dijaga demi kepentingan masyarakat luas," tegasnya.

Selain itu, ia berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat memberikan kepastian mengenai tingkat kerusakan yang terjadi serta menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan adanya unsur kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA:Desak Pengungkapan Kasus Korban Terbakar di Batumarmar, Aliansi Asatidz Pantura Datangi Polres Pamekasan

Syaiful Bahri juga menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam apabila persoalan tersebut tidak mendapatkan respons dari instansi terkait.

Menurutnya, langkah hukum akan menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk memastikan adanya pertanggungjawaban.

ADVERTISEMENT

"Jika pihak terkait tidak melakukan langkah tindak lanjut atas dugaan pengrusakan ini, maka kami secara tegas akan melakukan pengaduan kepada Aparat Penegak Hukum agar pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya," katanya.

BACA JUGA:Pegadaian Syariah Madura Tingkatkan Literasi Emas Lewat Media Gathering

Ia menambahkan, langkah tersebut bukan bertujuan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap aset negara dan upaya menjaga agar setiap aktivitas pembangunan tetap memperhatikan kepentingan publik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat setempat pun berharap persoalan dugaan kerusakan plengsengan penahan jalan tersebut segera mendapatkan perhatian serius dari seluruh pihak terkait.