MADURA SATU | PAMEKASAN - Kelangkaan tabung gas LPG 3 kilogram kembali dikeluhkan warga di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

Kondisi ini bahkan menyebabkan lonjakan harga yang tidak wajar di sejumlah wilayah, salah satunya di Kecamatan Proppo yang disebut mencapai Rp30 ribu per tabung.

Kelangkaan tersebut mulai dirasakan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Warga mengaku kesulitan mendapatkan LPG subsidi di tingkat pengecer, bahkan harus berkeliling ke sejumlah titik untuk menemukan stok yang masih tersedia.

BACA JUGA:Valen Pamekasan Banjir Virtual Gift, Peluang Lolos Top 3 DA 7 Kian Besar

Salah satu warga Proppo yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa kondisi ini sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat kecil yang sangat bergantung pada LPG 3 kg untuk kebutuhan sehari-hari.

“Sekarang susah sekali cari gas melon. Kalau pun ada, harganya sudah sampai Rp30 ribu per tabung. Biasanya cuma Rp18 ribu sampai Rp20 ribu,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

Ia menambahkan bahwa kelangkaan ini terjadi hampir merata di beberapa desa di wilayah Proppo.

BACA JUGA:Jangan Sampai Gagal! Hari Ini Batas Akhir Pendaftaran Polri 2026

Bahkan, ada warga yang terpaksa menunda aktivitas memasak karena tidak mendapatkan pasokan gas.

“Kadang harus nunggu lama, atau pinjam ke tetangga dulu. Ini jelas menyulitkan kami,” imbuhnya.

Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya yang menilai distribusi LPG subsidi tidak merata dan diduga mengalami hambatan di tingkat bawah.

BACA JUGA:Heboh! Pabrik Rokok Ilegal Jimbun Diduga Bebas Beroperasi di Pamekasan, Aktivis Siap Bongkar!

“Kalau terus seperti ini, masyarakat kecil yang jadi korban. Harusnya ada pengawasan ketat dari pemerintah,” kata warga lainnya.

ADVERTISEMENT

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan, Muharrom, belum membuahkan hasil.

Hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

BACA JUGA:Nelayan Pamekasan Tewas Tenggelam Saat Tarik Jaring Ikan di Perairan Galis

Pemerintah daerah diharapkan segera turun tangan untuk memastikan distribusi berjalan normal serta mencegah praktik penimbunan atau permainan harga oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa penanganan serius, bukan tidak mungkin dampaknya akan semakin meluas dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat bawah.(*)

ADVERTISEMENT