MADURA SATU | PAMEKASAN - Barisan Masyarakat Merdeka (BMM) menggelar seminar bertema “Poligami Anggaran dan Etika” di Azana Hotel Pamekasan, Selasa (24/2/2026) sore.

Forum tersebut menjadi ruang diskusi terbuka untuk membahas isu tata kelola anggaran, etika birokrasi, serta dugaan praktik penyimpangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Kegiatan itu menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, di antaranya aktivis Musfiqul Khoir, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pamekasan Siswanto, serta anggota DPRD Pamekasan Hamdi.

BACA JUGA:Dua Kali Mangkir, Oknum Pengacara Asal Sumenep Masuk DPO Polres Pamekasan

Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman turut hadir dan memberikan sambutan, bersama perwakilan OPD, Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, DPRD, jurnalis, NGO, organisasi Cipayung, serta BEM se-Pamekasan.

Ketua BMM, Suja’i, menegaskan bahwa seminar tersebut digelar sebagai respons atas berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

ADVERTISEMENT

“Forum ini kami hadirkan sebagai ruang terbuka untuk mengkaji kegelisahan publik, khususnya soal kebijakan anggaran yang dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan RPJMD,” ujarnya.

BACA JUGA:HUT ke-81 RI, Dodid Kirnadi Sampaikan Ucapan Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia

Ia menyinggung beberapa isu yang menjadi perhatian, seperti pemblokiran ribuan peserta BPJS, perbaikan jalan secara swadaya oleh warga, hingga urgensi pembenahan birokrasi di tubuh Pemkab Pamekasan.

“Seminar ini sangat bernutrisi untuk memperkuat pemahaman tentang pengelolaan birokrasi dan anggaran yang baik dan benar. Termasuk soal janji politik yang harus konsisten dengan kebijakan anggaran,” katanya.