Dalam diskusi tersebut juga mencuat dugaan adanya intervensi dalam kebijakan anggaran, proyek, serta mutasi jabatan di sejumlah OPD. Suja’i menyebut isu tersebut perlu disikapi secara proporsional dan berbasis fakta.

“Kalau memang ada dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam mengatur proyek maupun mutasi jabatan, maka itu harus diuji secara objektif. Tata kelola pemerintahan harus dijaga tetap transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Ia juga menyinggung dugaan praktik permainan anggaran yang disebut-sebut telah dirancang sejak tahap awal perencanaan.

BACA JUGA:SERDADU Bakal Demo Bea Cukai Madura, Desak Dugaan Rokok Ilegal PR Pandawa Tunggal Diusut

“Informasi yang kami terima, ada indikasi pengaturan sejak penyusunan anggaran di awal. Jika benar, tentu ini persoalan serius yang harus didalami,” ungkap Suja’i.

Tak hanya itu, isu dugaan permintaan fee dalam proses pengisian jabatan strategis juga menjadi pembahasan. Bahkan, disebutkan terdapat pengakuan dari seorang ASN terkait permintaan imbalan tersebut.

ADVERTISEMENT

“Bahkan ada pengakuan dari salah satu ASN yang dimintai fee untuk menduduki jabatan tertentu. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan dan harus ditelusuri sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” jelasnya.

BACA JUGA:Jelang Iduladha, Bani Insan Peduli Kucurkan Bantuan Hampir Rp5 Miliar di Jawa Timur

Melalui forum yang menghadirkan unsur legislatif, aktivis, dan aparat penegak hukum, BMM berharap aparat dapat menelaah berbagai informasi yang berkembang.

Melalui forum yang menghadirkan unsur legislatif, aktivis, dan aparat penegak hukum, BMM berharap aparat dapat menelaah berbagai informasi yang berkembang.