Terbongkar! Dugaan “Anggaran Siluman” Rp85,2 Miliar Pamekasan Dibawa Jaka Jatim ke Kejati

MADURA SATU | SURABAYA - Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), Surabaya, Rabu (9/9/2026).

Dalam aksi tersebut, Jaka Jatim membawa sejumlah dugaan persoalan pengelolaan APBD Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2025 dan 2026.

Selain berunjuk rasa, Jaka Jatim juga menyampaikan laporan dugaan penyalahgunaan APBD Pamekasan kepada Kejati Jatim melalui surat bernomor 35/JAKA-JATIM/LP.Dumas/SBY/IX/2026.

Koordinator Jaka Jatim, Kasih Musfiq, mengatakan laporan tersebut berangkat dari hasil investigasi pihaknya terhadap dokumen APBD dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Menurutnya, APBD Pamekasan tahun 2025 dianggarkan sekitar Rp2,19 triliun dengan realisasi Rp2,03 triliun atau sekitar 92,75 persen.

Namun, Jaka Jatim mengklaim menemukan kejanggalan pada sejumlah pos belanja, khususnya Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, serta Belanja Modal dengan nilai sekitar Rp85,2 miliar.

"Kami menemukan adanya dugaan kejanggalan dalam penggunaan anggaran sekitar Rp85,2 miliar. Kami menduga anggaran tersebut tidak digunakan sesuai dengan ketentuan dan perlu diperiksa lebih mendalam oleh aparat penegak hukum," kata Musfiq.

Jaka Jatim bahkan menduga sebagian anggaran tersebut berkaitan dengan program yang tidak jelas realisasinya atau hanya didukung dokumen pertanggungjawaban. Dugaan itu kemudian mereka sebut sebagai "anggaran siluman".

Dalam laporannya, Jaka Jatim juga menduga adanya keterkaitan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pamekasan dalam proses penganggaran.

Mereka menyebut sekitar 40 persen dari anggaran yang dipersoalkan diduga berkaitan dengan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, sedangkan 60 persen lainnya disebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah.

"Kami tidak sedang memberikan vonis. Kami meminta Kejati Jatim memeriksa dan membuktikan seluruh dugaan ini. Kalau memang tidak benar, silakan dibuktikan melalui proses penyelidikan," ujarnya.

Tak hanya APBD 2025, Jaka Jatim juga mempersoalkan pelaksanaan APBD Pamekasan tahun 2026. Hingga 1 September 2026, mereka menyebut serapan APBD masih sekitar 42,98 persen dan dinilai belum maksimal.

Jaka Jatim menilai rendahnya serapan tersebut dapat berdampak terhadap pelaksanaan program pemerintah serta perputaran fiskal daerah. Mereka meminta aparat penegak hukum turut menelusuri penyebab rendahnya realisasi APBD tersebut.

Dugaan lain yang turut dibawa dalam aksi tersebut adalah mengenai penempatan dana APBD 2026 dalam bentuk deposito pada bank konvensional yang disebut bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Jaka Jatim meminta dugaan tersebut diperiksa untuk memastikan apakah pengelolaan dana daerah telah sesuai dengan ketentuan.

"Ini yang juga kami minta dibuka. Apakah benar ada dana APBD yang ditempatkan dalam deposito dan bagaimana mekanismenya. Kami serahkan pembuktiannya kepada Kejati Jatim," kata Kasih Musfiq.

Dalam laporan tersebut, Jaka Jatim meminta Kejati Jatim memeriksa Bupati Pamekasan terkait dugaan penyalahgunaan APBD 2025 serta pelaksanaan APBD 2026.

Mereka juga meminta pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, Ketua DPRD selaku Ketua Banggar, Kepala Bapperida, Kepala BPKPAD, serta kepala dinas yang mengelola anggaran terkait.

Selain itu, Jaka Jatim meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang mereka klaim melibatkan tarif hingga ratusan juta bahkan miliaran rupiah.

Sebagai bahan laporan, Jaka Jatim mengaku telah menyerahkan sejumlah dokumen kepada Kejati Jatim, di antaranya hasil investigasi, dokumen APBD 2025, RKA seluruh OPD, DPA seluruh OPD, LKPD 2025, dokumen temuan BPK RI tahun 2025, serta dokumen APBD 2026.

"Kami meminta Kejati Jatim bekerja secara transparan, profesional dan akuntabel. Jika dalam penyelidikan ditemukan fakta dan alat bukti yang cukup, kami meminta siapapun yang terlibat diproses sesuai hukum," tegas Kasih Musfiq.

Jaka Jatim menegaskan akan terus mengawal laporan tersebut. Mereka bahkan menyatakan siap kembali menggelar aksi di Kejati Jatim secara berkala apabila menilai penanganan laporan tersebut tidak berjalan serius.

"Kami akan melakukan peninjauan secara berkala terhadap laporan ini. Jika Kejati Jatim tidak serius dan tidak profesional menanganinya, kami akan kembali melakukan aksi," pungkasnya.(*)