Dalam laporan tersebut, Jaka Jatim meminta Kejati Jatim memeriksa Bupati Pamekasan terkait dugaan penyalahgunaan APBD 2025 serta pelaksanaan APBD 2026.

Mereka juga meminta pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, Ketua DPRD selaku Ketua Banggar, Kepala Bapperida, Kepala BPKPAD, serta kepala dinas yang mengelola anggaran terkait.

Selain itu, Jaka Jatim meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang mereka klaim melibatkan tarif hingga ratusan juta bahkan miliaran rupiah.

BACA JUGA:Bang Ali Ajak Warga Pamekasan Jaga Persatuan, Hadiahkan Rp10 Juta untuk Musik Daul

Sebagai bahan laporan, Jaka Jatim mengaku telah menyerahkan sejumlah dokumen kepada Kejati Jatim, di antaranya hasil investigasi, dokumen APBD 2025, RKA seluruh OPD, DPA seluruh OPD, LKPD 2025, dokumen temuan BPK RI tahun 2025, serta dokumen APBD 2026.

"Kami meminta Kejati Jatim bekerja secara transparan, profesional dan akuntabel. Jika dalam penyelidikan ditemukan fakta dan alat bukti yang cukup, kami meminta siapapun yang terlibat diproses sesuai hukum," tegas Kasih Musfiq.

ADVERTISEMENT

Jaka Jatim menegaskan akan terus mengawal laporan tersebut. Mereka bahkan menyatakan siap kembali menggelar aksi di Kejati Jatim secara berkala apabila menilai penanganan laporan tersebut tidak berjalan serius.

BACA JUGA:Viral Menu Malkis MBG di SMKN 3 Pamekasan, SPPG Tegaskan Sudah Sesuai Permintaan Sekolah

"Kami akan melakukan peninjauan secara berkala terhadap laporan ini. Jika Kejati Jatim tidak serius dan tidak profesional menanganinya, kami akan kembali melakukan aksi," pungkasnya.(*)