Dalam laporannya, Jaka Jatim juga menduga adanya keterkaitan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pamekasan dalam proses penganggaran.

Mereka menyebut sekitar 40 persen dari anggaran yang dipersoalkan diduga berkaitan dengan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, sedangkan 60 persen lainnya disebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah.

"Kami tidak sedang memberikan vonis. Kami meminta Kejati Jatim memeriksa dan membuktikan seluruh dugaan ini. Kalau memang tidak benar, silakan dibuktikan melalui proses penyelidikan," ujarnya.

BACA JUGA:Masuk Nominasi Nasional, Pamekasan Gas Pol Kelola Sampah Modern dan Berkelanjutan

Tak hanya APBD 2025, Jaka Jatim juga mempersoalkan pelaksanaan APBD Pamekasan tahun 2026. Hingga 1 September 2026, mereka menyebut serapan APBD masih sekitar 42,98 persen dan dinilai belum maksimal.

Jaka Jatim menilai rendahnya serapan tersebut dapat berdampak terhadap pelaksanaan program pemerintah serta perputaran fiskal daerah. Mereka meminta aparat penegak hukum turut menelusuri penyebab rendahnya realisasi APBD tersebut.

ADVERTISEMENT

Dugaan lain yang turut dibawa dalam aksi tersebut adalah mengenai penempatan dana APBD 2026 dalam bentuk deposito pada bank konvensional yang disebut bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

BACA JUGA:Mardiono Ungkap Ancaman Kemarau Panjang terhadap Produksi Pertanian Madura

Jaka Jatim meminta dugaan tersebut diperiksa untuk memastikan apakah pengelolaan dana daerah telah sesuai dengan ketentuan.

"Ini yang juga kami minta dibuka. Apakah benar ada dana APBD yang ditempatkan dalam deposito dan bagaimana mekanismenya. Kami serahkan pembuktiannya kepada Kejati Jatim," kata Kasih Musfiq.