Ketika seseorang tiba-tiba masuk desil tertentu dan kemudian kehilangan akses terhadap bantuan, pertanyaan yang muncul bukan sekadar soal bantuan.

Pertanyaannya adalah:

“Siapa yang sebenarnya mengenal kehidupan saya: data negara atau saya sendiri?”

Jangan sampai negara terlalu percaya kepada angka, sementara rakyat justru kehilangan ruang untuk menjelaskan kenyataan hidupnya.

Petugas lapangan yang datang ke rumah-rumah masyarakat pun pada akhirnya berada di posisi yang tidak sederhana. Mereka mengumpulkan informasi berdasarkan kondisi yang ditemukan, sementara keputusan akhir berada dalam mekanisme pengolahan data dan kebijakan yang lebih luas. Ketika hasil akhirnya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, yang sering kali berhadapan langsung dengan kekecewaan warga justru mereka yang berada di lapangan.

ADVERTISEMENT

Padahal, persoalan kesejahteraan bukan hanya persoalan pendataan, melainkan persoalan kepercayaan.

Pemerintah boleh mengatakan bahwa bantuan harus tepat sasaran. Itu adalah prinsip yang patut didukung. Namun, ketepatan sasaran tidak cukup hanya dengan membuat klasifikasi desil. Harus ada transparansi mengenai sumber data, mekanisme pemutakhiran, ruang koreksi, serta kanal pengaduan yang benar-benar bekerja.

Rakyat berhak mengetahui mengapa dirinya masuk dalam kategori tertentu. Rakyat juga berhak mengoreksi apabila data tidak lagi menggambarkan kehidupannya.