MADURA SATU | JAKARTA - Pengusutan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi sorotan publik. Setelah Kejaksaan Agung menetapkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta dua wakilnya sebagai tersangka, sejumlah elemen masyarakat mendesak agar penyidikan diperluas dan tidak berhenti pada jajaran internal BGN.

Desakan tersebut muncul seiring berkembangnya dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang diduga melibatkan pihak di luar struktur BGN.

Salah satu nama yang didorong untuk diperiksa adalah anggota DPR RI Fraksi PAN, Slamet Ariyadi.

BACA JUGA:Trans7 Didesak Sujud Maaf, Santri Miftahul Ulum Geruduk Surabaya

Permintaan itu disampaikan menyusul adanya dugaan keterkaitan yang disebut-sebut dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan jual beli titik SPPG.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG Tahun Anggaran 2025–2026.

ADVERTISEMENT

Dalam perkara tersebut, penyidik mengungkap adanya dugaan penggelembungan harga (mark up) dalam pengadaan berbagai kebutuhan program yang ditaksir menimbulkan kerugian negara hingga sekitar Rp1 triliun.

BACA JUGA:Dua Tahun Asta Cita di Jawa Timur: Hilirisasi On The Track dan Ekonomi Kian Melesat

Selain dugaan mark up, penyidik juga mengungkap adanya indikasi praktik jual beli titik SPPG kepada yayasan mitra melalui dugaan intervensi terhadap sistem atau portal BGN. Dugaan tersebut kini menjadi salah satu fokus pengembangan penyidikan.

Berdasarkan informasi yang berkembang, sekitar 40 titik dapur MBG diduga diperjualbelikan dengan nilai mencapai Rp300 juta per titik.