Delapan Tersangka Kasus Hibah Pokir Jatim Belum Ditahan, Jaka Jatim Pertanyakan Kinerja KPK

MADURA SATU | SURABAYA – Penanganan dugaan korupsi dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur periode 2019–2022 kembali menuai kritik.

Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) mempertanyakan belum ditahannya delapan tersangka dalam klaster Anwar Sadad, sementara empat tersangka lainnya telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Ketua Jaka Jatim, Musfiq, S.Pd., M.IP., menilai perbedaan perkembangan penanganan terhadap para tersangka tersebut perlu mendapat penjelasan terbuka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam klaster yang berkaitan dengan Anwar Sadad tersebut, terdapat 12 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Empat di antaranya, yakni Achmad Yahya, M. Fathullah, Ra Wahid Ruslan, dan Moch. Mahrus, telah ditahan dan berstatus terdakwa. Mereka mulai menjalani persidangan sejak Oktober 2026.

Sementara itu, delapan tersangka lainnya hingga kini belum ditahan. Mereka terdiri atas dua orang yang diduga sebagai penerima suap, yakni Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono, serta enam orang yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Mahhud, Fauzan Adima, Jon Junaidi, Ahmad Heriyadi, Ahmad Affandy, dan Abdul Motollib.

Perkembangan tersebut menjadi perhatian Jaka Jatim karena proses hukum terhadap sebagian tersangka telah memasuki tahap persidangan, sedangkan delapan lainnya masih berada pada tahap penyidikan.

Khusus Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono, KPK sebelumnya telah menjadwalkan pemeriksaan sebagai tersangka pada 9 November 2026. Namun, berdasarkan informasi KPK yang disampaikan saat itu, keduanya belum tercatat memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut.

Musfiq menegaskan, KPK perlu memberikan kejelasan mengenai perkembangan penyidikan terhadap seluruh tersangka. Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan secara transparan dan tidak menimbulkan kesan adanya perbedaan perlakuan.

“Ini yang menjadi pertanyaan besar kami. Empat tersangka sudah ditahan dan diadili, sementara delapan lainnya masih berstatus tersangka dan belum ditahan. Bahkan, dua di antaranya merupakan pihak yang diduga sebagai penerima suap. Ada apa dengan penanganan perkara ini?” tegas Musfiq.

Selain mempertanyakan langkah KPK, Jaka Jatim juga menyoroti posisi Anwar Sadad yang masih menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur sekaligus anggota DPR RI Fraksi Gerindra.

Musfiq meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra melakukan evaluasi terhadap jabatan struktural Anwar Sadad menyusul status hukumnya sebagai tersangka.

“Kami meminta DPP Gerindra mengevaluasi posisi Anwar Sadad sebagai Ketua DPD. Status tersangka memang belum merupakan vonis bersalah, tetapi persoalan ini tidak boleh diabaikan. Partai harus menunjukkan komitmen terhadap integritas dan pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Jaka Jatim juga mendesak KPK segera memberikan kepastian hukum terhadap seluruh tersangka dalam klaster tersebut. Mereka menilai proses penyidikan tidak boleh berlarut-larut tanpa kejelasan perkembangan, terlebih ketika sebagian tersangka lainnya sudah menjalani persidangan.

“Kami tidak meminta KPK mengabaikan asas praduga tak bersalah. Namun, jangan sampai status tersangka dibiarkan menggantung tanpa kepastian. Siapa pun orangnya, baik rakyat biasa maupun pejabat, harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama,” tandasnya.

Lebih jauh, Jaka Jatim meminta KPK memprioritaskan penyelesaian klaster Anwar Sadad sebelum melanjutkan penanganan klaster lainnya, termasuk klaster Achmad Iskandar.

“Jangan sampai pemberi suap sudah duduk di kursi terdakwa, sementara pihak yang diduga menerima suap masih belum jelas kapan akan diadili. KPK harus membuktikan bahwa hukum tidak tunduk pada jabatan dan kekuatan politik,” pungkas Musfiq.(*)