MADURA SATU | PAMEKASAN – Isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mencuat pada Selasa (10/11/2026) menghadirkan kembali perhatian terhadap pernyataan sikap Aliansi Ulama Madura (AUMA).

Pasalnya, jauh sebelum kabar mengenai niat pengunduran diri Gibran menjadi perbincangan nasional, AUMA telah lebih dahulu menyampaikan tuntutan agar DPR RI memproses pemakzulan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Pernyataan sikap itu disampaikan pada 26 Oktober 2026 di Pamekasan. Artinya, sekitar 16 hari sebelum isu pengunduran diri Gibran mencuat, AUMA sudah meminta DPR RI menindaklanjuti tuntutan pemakzulan melalui mekanisme konstitusional.

BACA JUGA:Tradisi Balon Udara di Indonesia: Antara Warisan Budaya dan Tantangan Keamanan

Dalam video pernyataan sikapnya, AUMA yang mengatasnamakan habaib, ulama, dan tokoh Madura menyampaikan sejumlah alasan terkait tuntutan tersebut. Salah satunya menyangkut persyaratan administratif pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.

“Sebagai Wakil Presiden yang bersangkutan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” demikian bunyi pernyataan AUMA.

ADVERTISEMENT

AUMA juga menegaskan bahwa persoalan yang mereka angkat bukan semata-mata mengenai dokumen pendidikan, melainkan menyangkut nilai kejujuran yang dinilai penting bagi seorang pemimpin.

BACA JUGA:Bahaya Kecanduan Media Sosial pada Anak, Ini Penjelasan Psikolog

“Persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan semata-mata masalah selembar ijazah, akan tetapi yang dipersoalkan adalah nilai-nilai kejujuran,” demikian pernyataan dalam video tersebut.

Atas dasar pandangan itu, AUMA secara terbuka meminta DPR RI melalui fraksi-fraksi yang ada untuk memproses pemakzulan Gibran sesuai ketentuan hukum.