“Ini yang menjadi pertanyaan besar kami. Empat tersangka sudah ditahan dan diadili, sementara delapan lainnya masih berstatus tersangka dan belum ditahan. Bahkan, dua di antaranya merupakan pihak yang diduga sebagai penerima suap. Ada apa dengan penanganan perkara ini?” tegas Musfiq.

Selain mempertanyakan langkah KPK, Jaka Jatim juga menyoroti posisi Anwar Sadad yang masih menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur sekaligus anggota DPR RI Fraksi Gerindra.

Musfiq meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra melakukan evaluasi terhadap jabatan struktural Anwar Sadad menyusul status hukumnya sebagai tersangka.

BACA JUGA:Pengusaha Migas Asal Pamekasan Bidik Puluhan Titik Pengeboran di 13 Zona, Dukung Swasembada Energi

“Kami meminta DPP Gerindra mengevaluasi posisi Anwar Sadad sebagai Ketua DPD. Status tersangka memang belum merupakan vonis bersalah, tetapi persoalan ini tidak boleh diabaikan. Partai harus menunjukkan komitmen terhadap integritas dan pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Jaka Jatim juga mendesak KPK segera memberikan kepastian hukum terhadap seluruh tersangka dalam klaster tersebut. Mereka menilai proses penyidikan tidak boleh berlarut-larut tanpa kejelasan perkembangan, terlebih ketika sebagian tersangka lainnya sudah menjalani persidangan.

ADVERTISEMENT

“Kami tidak meminta KPK mengabaikan asas praduga tak bersalah. Namun, jangan sampai status tersangka dibiarkan menggantung tanpa kepastian. Siapa pun orangnya, baik rakyat biasa maupun pejabat, harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama,” tandasnya.

BACA JUGA:PLD di Batumarmar Diduga Rangkap Jabatan Guru Bersertifikasi, Publik Desak Pemerintah Daerah Bertindak

Lebih jauh, Jaka Jatim meminta KPK memprioritaskan penyelesaian klaster Anwar Sadad sebelum melanjutkan penanganan klaster lainnya, termasuk klaster Achmad Iskandar.

“Jangan sampai pemberi suap sudah duduk di kursi terdakwa, sementara pihak yang diduga menerima suap masih belum jelas kapan akan diadili. KPK harus membuktikan bahwa hukum tidak tunduk pada jabatan dan kekuatan politik,” pungkas Musfiq.(*)