MADURA SATU | SURABAYA – Penanganan dugaan korupsi dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur periode 2019–2022 kembali menuai kritik.

Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) mempertanyakan belum ditahannya delapan tersangka dalam klaster Anwar Sadad, sementara empat tersangka lainnya telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Ketua Jaka Jatim, Musfiq, S.Pd., M.IP., menilai perbedaan perkembangan penanganan terhadap para tersangka tersebut perlu mendapat penjelasan terbuka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BACA JUGA:HUT RI ke-81 di Yogyakarta, 2.500 Warga Madura Bersatu dalam Perayaan Kemerdekaan

Dalam klaster yang berkaitan dengan Anwar Sadad tersebut, terdapat 12 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Empat di antaranya, yakni Achmad Yahya, M. Fathullah, Ra Wahid Ruslan, dan Moch. Mahrus, telah ditahan dan berstatus terdakwa. Mereka mulai menjalani persidangan sejak Oktober 2026.

Sementara itu, delapan tersangka lainnya hingga kini belum ditahan. Mereka terdiri atas dua orang yang diduga sebagai penerima suap, yakni Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono, serta enam orang yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Mahhud, Fauzan Adima, Jon Junaidi, Ahmad Heriyadi, Ahmad Affandy, dan Abdul Motollib.

ADVERTISEMENT

Perkembangan tersebut menjadi perhatian Jaka Jatim karena proses hukum terhadap sebagian tersangka telah memasuki tahap persidangan, sedangkan delapan lainnya masih berada pada tahap penyidikan.

BACA JUGA:Istana Pastikan Harga BBM Subsidi dan Non-Subsidi Tetap Stabil, Tidak Ada Penyesuaian per 1 April

Khusus Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono, KPK sebelumnya telah menjadwalkan pemeriksaan sebagai tersangka pada 9 November 2026. Namun, berdasarkan informasi KPK yang disampaikan saat itu, keduanya belum tercatat memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut.

Musfiq menegaskan, KPK perlu memberikan kejelasan mengenai perkembangan penyidikan terhadap seluruh tersangka. Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan secara transparan dan tidak menimbulkan kesan adanya perbedaan perlakuan.