Uang Publik Bocor Rp23 Miliar, Bank Jatim Sumenep Tak Bisa Berkilah

MADURA SATU | SUMENEP - Penyidik membeberkan adanya celah pada sistem yang menyebabkan transaksi mencurigakan di Bank Jatim Sumenep, Madura, tak terpantau.

Total potensi kerugian diperkirakan mencapai Rp23 miliar. Sementara itu, kuasa hukum tersangka menilai perkara ini tak semestinya dibebankan sepenuhnya kepada pihak mitra.

Pengusutan dugaan kecurangan keuangan di Bank Jatim Cabang Sumenep terus berlanjut. Satuan Pidana Korupsi Polres Sumenep menemukan indikasi lemahnya mekanisme kontrol internal yang membuat transaksi bermasalah berlangsung dalam waktu lama tanpa terdeteksi.

Aktivitas transaksi melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) dengan fasilitas setor dan tarik tunai diduga sudah terjadi sejak 2019.

Namun, praktik tersebut baru terungkap pada 2022. Dalam rentang waktu itu, sistem pengawasan bank disebut tidak membaca adanya pergerakan dana yang janggal.

“Sistem tidak mendeteksi transaksi tersebut. Padahal, kan, biasanya kalau perbankan itu ketat,” ujar Plt Kasi Humas Polres Sumenep, Kompol Widiarti, melalui Kanit Pidkor Polres Sumenep, Iptu Hariyanto, Senin (6/4/2026).

Nilai transaksi per hari disebut dapat menembus sekitar Rp100 juta. Pembaruan sistem keuangan baru dilakukan setelah kasus mencuat. Dari evaluasi tersebut, ditemukan ketidaksesuaian pada kas yang kemudian ditaksir menimbulkan kerugian hingga Rp23 miliar.

“Uang Bank Jatim itu diambil Fajar (Owner Bang Alief, red),” tegasnya.

Menurut Hariyanto, perkara ini ditangani dengan menggunakan payung hukum tindak pidana korupsi. Hal itu merujuk pada posisi Bank Jatim sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang sumber dananya berkaitan dengan pemerintah daerah.

“Sumber anggarannya dari pemerintah kabupaten se Jawa Timur, sekaligus dari pemerintah provinsi,” jelasnya.

Tak hanya aspek teknologi, penyidik juga menilai terdapat dugaan pelanggaran prosedur di internal lembaga. Mesin EDC, kata dia, semestinya tidak dialihkan penggunaannya kepada pihak luar tanpa aturan yang jelas.

“Harusnya mesin EDC itu tidak boleh diserahkan ke Fajar. Itu ada ketentuannya,” katanya.

Ia menambahkan, seluruh kegiatan pemasaran produk perbankan wajib diketahui pimpinan sebagai bagian dari sistem kontrol.

“Maya melakukan perbuatan melawan hukum tidak sesuai dengan mekanisme, sedangkan yang mengeksekusi adalah Fajar,” ujarnya.

Di pihak lain, penasihat hukum Fajar, Kamarullah, melihat banyak kejanggalan dalam konstruksi perkara. Ia mempertanyakan fungsi pengawasan manajemen yang dinilai tidak berjalan optimal selama empat tahun.

Menurutnya, periode 2019 hingga 2022 bukan waktu singkat untuk sebuah transaksi bernilai besar luput dari pengawasan.

“Kemana mereka setelah selesai cuti, kok bisa ini berjalan sampai empat tahun,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran pimpinan cabang dan tim audit internal yang dinilai semestinya mampu membaca anomali melalui laporan rutin.

“Empat tahun menjabat, uang sebesar itu hilang secara berkala kok tidak diketahui,” tambahnya.

Kamarullah turut mempertanyakan sistem teknologi informasi bank yang diyakini merekam seluruh aktivitas transaksi.

“Setiap Rp1 rupiah pun di Bank Jatim, itu ada hitungan dan rekapannya,” kata Kama.

Ia berpandangan, penetapan tersangka terhadap mitra belum menyentuh seluruh pihak yang seharusnya ikut dimintai pertanggungjawaban.

“Kok bisa langsung ditimpakan ke orang luar yang hanya bermitra menggunakan mesin EDC dari Bank Jatim,” ucapnya.

Menurutnya, ada kemungkinan keterlibatan pihak internal yang memiliki akses terhadap aktivasi dan koneksi mesin ke server bank.

“Siapa yang bisa menghidupkan dan mengaktifkan serta menghubungkan mesin EDC selama empat tahun itu ke server,” katanya.

Kritik juga datang dari Koordinator Forum Advokasi dan Aksi (Foraksi), Moh Nurul Hidayatullah. Ia menilai persoalan ini tak lepas dari kegagalan tata kelola sistem.

“Jika betul ada masalah pada sistem, maka tentu yang harus bertanggung jawab adalah manajemen perbankan,” ucapnya.

Ia menilai tidak masuk akal bila sistem pengawasan gagal membaca transaksi dalam waktu bertahun-tahun tanpa sebab yang jelas.

“Sangat tidak masuk akal jika sistem gagal mendeteksi transaksi hingga bertahun-tahun. Saya malah curiga ada kesengajaan dalam tindakan ini,” ujarnya.

Ia meminta aparat penegak hukum memperluas penyelidikan, termasuk memeriksa unsur manajemen yang memiliki kewenangan dalam sistem pengendalian internal.

“Ini pasti ada keterlibatan struktur manajemen,” pungkasnya.

Sampai saat ini, pihak Bank Jatim Cabang Sumenep belum menyampaikan penjelasan resmi. Pimpinan cabang, Bambang Eko Budi Prakoso, belum memberikan tanggapan. Bagian Umum, Melli, menyebut pihaknya masih berkomunikasi dengan kantor pusat sebelum memberikan pernyataan kepada media.

“Kami masih bersurat ke pusat untuk memberikan keterangan kepada media,” singkat Melli, Kamis (9/4/2026). (*)