Menurut Hariyanto, perkara ini ditangani dengan menggunakan payung hukum tindak pidana korupsi. Hal itu merujuk pada posisi Bank Jatim sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang sumber dananya berkaitan dengan pemerintah daerah.

“Sumber anggarannya dari pemerintah kabupaten se Jawa Timur, sekaligus dari pemerintah provinsi,” jelasnya.

Tak hanya aspek teknologi, penyidik juga menilai terdapat dugaan pelanggaran prosedur di internal lembaga. Mesin EDC, kata dia, semestinya tidak dialihkan penggunaannya kepada pihak luar tanpa aturan yang jelas.

BACA JUGA:Tak Disangka, Siswi SD di Sumenep Ini Tembus Kompetisi Nasional KMSI 2025

“Harusnya mesin EDC itu tidak boleh diserahkan ke Fajar. Itu ada ketentuannya,” katanya.

Ia menambahkan, seluruh kegiatan pemasaran produk perbankan wajib diketahui pimpinan sebagai bagian dari sistem kontrol.

ADVERTISEMENT

“Maya melakukan perbuatan melawan hukum tidak sesuai dengan mekanisme, sedangkan yang mengeksekusi adalah Fajar,” ujarnya.

BACA JUGA:ASN Sumenep Wajib Hemat BBM, Rumah di Bawah 5 Km Diminta Jalan Kaki atau Bersepeda

Di pihak lain, penasihat hukum Fajar, Kamarullah, melihat banyak kejanggalan dalam konstruksi perkara. Ia mempertanyakan fungsi pengawasan manajemen yang dinilai tidak berjalan optimal selama empat tahun.

Menurutnya, periode 2019 hingga 2022 bukan waktu singkat untuk sebuah transaksi bernilai besar luput dari pengawasan.