MADURA SATU | SUMENEP - Sebanyak 5.224 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Sumenep dipastikan tidak menerima tunjangan hari raya (THR) pada tahun ini. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BKPSDM Sumenep, Benny Irawan.

Ia menjelaskan, skema pemberian THR bagi PPPK paruh waktu berbeda dengan aparatur sipil negara (ASN) penuh waktu. Kebijakan pemberian tambahan penghasilan sepenuhnya bergantung pada kemampuan dan kebijakan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“PPPK paruh waktu itu sifatnya sektoral. Kalau OPD menganggarkan tambahan penghasilan, mungkin bisa ada tambahan. Tapi kalau tidak dianggarkan, ya tidak ada,” ujar Benny, Senin (2/3/2026).

BACA JUGA:Safari Jurnalistik AMP Dimulai dari Universitas Annuqayah Guluk-guluk, Perkuat Tradisi Literasi Kampus

Menurutnya, pemerintah kabupaten tidak membuat kebijakan kolektif yang mengatur pemberian THR untuk seluruh PPPK paruh waktu. Setiap OPD memiliki kewenangan sendiri dalam menyusun anggaran tambahan bagi pegawai di lingkupnya.

Benny juga menegaskan, istilah THR maupun gaji ke-13 sebenarnya tidak tepat disematkan kepada PPPK paruh waktu. Jika pun ada tambahan, sifatnya lebih kepada bonus atau insentif.

ADVERTISEMENT

“Bahasa gaji ke-13 dan THR itu bukan untuk mereka. Kalau ada, mungkin bentuknya bonus atau insentif,” tegasnya.

BACA JUGA:Danki Medis Yonif 931/Ksatria Joko Tole Sumenep Respons Cepat Permintaan Warga, Donorkan Darah untuk Pasien

Ia menyebut, terdapat beberapa OPD yang tetap mengalokasikan tambahan penghasilan setara satu bulan gaji dalam setahun. Salah satunya adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Sumenep (Brida).

“Di sana ada penambahan satu bulan. Jadi memang diasumsikan untuk kebutuhan seperti THR,” katanya.

Namun demikian, tidak seluruh OPD melakukan hal serupa. Sebagian instansi tidak mencantumkan pos anggaran tambahan tersebut dalam perencanaan keuangan tahun ini.

BACA JUGA:Langkah Balik H. Latif, Kuasa Hukum Gugat Polres Pamekasan dan Siapkan Praperadilan

Sementara itu, Pengurus Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia di Sumenep, Rini Antika, mengaku sebelumnya sempat mendengar adanya pembahasan anggaran yang mencakup komponen THR dan gaji ke-13.

ADVERTISEMENT

Ia menyebut, saat rapat pembahasan penggajian bersama Badan Anggaran DPRD Sumenep dan Kepala BKPSDM saat itu, Arif Firmanto, disebutkan bahwa perhitungan anggaran bukan hanya 12 bulan, melainkan 14 bulan karena memasukkan komponen THR dan gaji ke-13.

“Waktu itu disampaikan perhitungannya bukan 12 bulan, tapi 14 bulan karena ada THR dan gaji ke-13. Tapi sampai sekarang kami belum mendapat kejelasan lanjutan,” ungkap Rini.

BACA JUGA:Sektor Kesehatan Jadi Prioritas Penting, DPD RI Lia Istifhama Dukung RSUD Haji Jatim Bangun Gedung Khusus KJSU

“Waktu itu disampaikan perhitungannya bukan 12 bulan, tapi 14 bulan karena ada THR dan gaji ke-13. Tapi sampai sekarang kami belum mendapat kejelasan lanjutan,” ungkap Rini.