Ada Temuan K3 dan Begel Besi, Konsultan Pengawas Rusun Polres Sampang Pilih Bungkam

MADURA SATU | SAMPANG – Sikap bungkam konsultan pengawas pembangunan rumah susun (rusun) Polres Sampang, Jawa Timur, menjadi sorotan.

Fandy selaku Direktur PT Wilwatikta Kusuma Konsultan belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi untuk mengklarifikasi sejumlah temuan di lapangan, mulai dari persoalan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) hingga perbedaan jarak pemasangan begel besi.

Proyek dengan nilai kontrak mencapai Rp3,8 miliar tersebut kembali menjadi perhatian setelah awak media menemukan sejumlah pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap saat aktivitas pembangunan berlangsung.

Berdasarkan pantauan Madura Satu di lokasi proyek, Jumat (6/11/2026), pekerja terlihat melakukan aktivitas konstruksi tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai.

Kondisi itu juga ditemukan pada pekerjaan di bagian atas bangunan, termasuk pemasangan kerangka atap yang memiliki risiko kecelakaan kerja.

Tak hanya persoalan K3, hasil pengamatan dan pengukuran di lapangan juga menemukan variasi jarak pemasangan begel besi pada sejumlah kolom praktis. Jarak antarbegel yang terukur berkisar 15 sentimeter, 20 sentimeter hingga 22 sentimeter.

Temuan tersebut membutuhkan penjelasan teknis untuk memastikan kesesuaiannya dengan gambar kerja dan spesifikasi konstruksi yang telah ditetapkan.

Namun, ketika persoalan tersebut hendak diklarifikasi, pihak konsultan pengawas justru belum memberikan respons.

Upaya konfirmasi kepada Fandy selaku Direktur PT Wilwatikta Kusuma Konsultan telah dilakukan melalui pesan dan sambungan telepon WhatsApp.

Awak media meminta penjelasan mengenai pengawasan penerapan K3 serta variasi jarak pemasangan begel besi di lokasi proyek.

Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Padahal, keberadaan konsultan pengawas memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan keselamatan konstruksi.

Sementara itu, Rahman, yang mengaku sebagai pengawas logistik dari pihak kontraktor pelaksana PT Abyakta Karya Utama, mengakui bahwa direktur konsultan pengawas jarang datang langsung ke lokasi proyek.

“Kalau direktur konsultan pengawas jarang ke sini. Tapi kalau pekerja yang dari pihak konsultan pengawas pernah ke sini, terkadang tiga kali dalam sepekan,” ungkap Rahman saat ditemui di lokasi, Jumat (6/11/2026).

Ketika dimintai penjelasan mengenai perbedaan jarak pemasangan begel besi, Rahman tidak memberikan keterangan teknis dan mengarahkan media untuk menghubungi konsultan pengawas.

“Konfirmasi ke konsultan pengawasnya saja (PT Wilwatikta Kusuma Konsultan). Saya di sini hanya mengawasi pekerja dan ketersediaan bahan material proyek,” jelasnya.

Terkait pekerja yang tidak menggunakan APD secara lengkap, Rahman berdalih bahwa perlengkapan keselamatan sebenarnya telah disediakan oleh pihak pelaksana.

“Kalau alat pelindung diri seperti helm dan lain-lain sudah ada dan disediakan di lantai atas. Tadi pagi masih digunakan, tapi mungkin karena cuaca panas sehingga saat ini dilepas,” ujarnya.

Alasan tersebut tidak menghilangkan kewajiban penggunaan APD selama pekerjaan berlangsung.

Pengawasan terhadap kepatuhan pekerja dalam menggunakan perlengkapan keselamatan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

Di sisi lain, Kepala Bagian Logistik (Kabag Logistik) Polres Sampang, AKP Mohammad Tarsun Hidayah, yang kembali dikonfirmasi mengenai temuan pekerja tanpa APD lengkap, hanya menyampaikan harapan agar pelaksanaan K3 ke depan lebih baik.

“Terima kasih, Mas, informasinya. Semoga ke depannya lebih baik,” singkatnya.

Berdasarkan papan informasi proyek, pembangunan rusun Polres Sampang memiliki nilai kontrak sebesar Rp3.815.799.345 atau sekitar Rp3,8 miliar.

Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki masa pelaksanaan 121 hari kalender dengan nomor kontrak SPK/16/644438/VII/2026.

PT Abyakta Karya Utama tercatat sebagai kontraktor pelaksana, sedangkan PT Wilwatikta Kusuma Konsultan bertindak sebagai konsultan pengawas.(*)