MADURA SATU | PAMEKASAN – Komitmen masyarakat untuk mengawal program strategis pemerintah kembali muncul dari Madura. Sejumlah tokoh dan pegiat sosial menggagas pendirian Pusat Penelitian & Pengaduan MBG Madura (P3MBG Madura) sebagai lembaga independen yang akan memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Deklarasi pendirian lembaga tersebut dilatarbelakangi besarnya skala program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar jutaan pelajar di seluruh Indonesia, termasuk di empat kabupaten di Pulau Madura, yakni Pamekasan, Sampang, Bangkalan, dan Sumenep.

Tim inisiator menilai program besar seperti MBG membutuhkan pengawasan publik yang kuat agar berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kualitas gizi anak, menekan angka stunting, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

BACA JUGA:Pepeng Jadi DPO Polres Pamekasan, Sulaisi Ungkap Potensi Korban Baru Bermunculan

“Program ini sangat baik dan berdampak besar bagi generasi muda. Namun karena skalanya sangat luas dan melibatkan banyak pihak di tingkat daerah, pengawasan dari masyarakat juga sangat diperlukan,” ujar salah satu inisiator lembaga tersebut.

P3MBG Madura dirancang sebagai lembaga independen non-profit yang bergerak di bidang penelitian kebijakan publik, pengawasan program pemerintah, pengaduan masyarakat, serta advokasi sosial. Lembaga ini diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat, pelaksana program di lapangan, dan pemerintah.

ADVERTISEMENT

Melalui lembaga ini, masyarakat nantinya dapat menyampaikan berbagai laporan atau keluhan terkait pelaksanaan program MBG, mulai dari kualitas makanan, distribusi yang tidak merata, hingga dugaan penyimpangan anggaran.

BACA JUGA:Gas 3 Kg di Pamekasan Langka, Harga di Proppo Tembus Rp30 Ribu

Selain membuka kanal pengaduan masyarakat, P3MBG Madura juga akan melakukan berbagai kegiatan seperti penelitian kebijakan, monitoring dapur MBG, survei penerima manfaat, hingga publikasi laporan hasil pemantauan.

Dalam konsep yang disusun tim inisiator, lembaga tersebut juga akan menyediakan berbagai kanal pengaduan, mulai dari hotline, layanan WhatsApp, website pengaduan, hingga pembukaan posko pengaduan masyarakat di beberapa wilayah di Madura.